Polemik Revisi UU Pemilu, Gerindra Tegaskan Harus Ada Kesepahaman di DPR

Senin, 01 Februari 2021 - 18:12 WIB
loading...
Polemik Revisi UU Pemilu,...
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rencana revisi UU Pemilu ini harus ada kesepahaman di DPR. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Polemik revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu ( RUU Pemilu ) masih terus bergulir. Bukan hanya publik dan NGO, sebagian fraksi pun menolak untuk merevisi.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rencana revisi UU Pemilu ini harus ada kesepahaman di DPR, apalagi ini RUU usul inisiatif DPR. Baca juga: PAN Tolak Revisi UU Pemilu, Zulhas Berkilah Tak Ada Kaitan dengan Jokowi

"Jadi gini, RUU Pemilu kan adalah inisiatif DPR. Tentunya harus ada kesepahaman di DPR sendiri mengenai jadi atau tidaknya revisi UU di luar kode-kode yang katanya dilakukan oleh pemerintah," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Untuk itu, kata Dasco, kelanjutan revisi ini kembali kepada kawan-kawan di Komisi II DPR sebagai pengusul dan tentunya masing-maskng perwakilan akan menjalankan perintah fraksi dan partai masing-masing untuk kemudian mengkaji dan memutuskan apakah RUU ini dilanjutkan atau tidak.

Baca juga: Mayoritas Parpol Tak Mau Revisi UU Pemilu, Jimly: Yang Penting Capres Jangan Dua

"Kalau menurut saya apakah diloloskan atau tidak diloloskan itu dinamika yang terjadi di DPR. Nah itu nanti kita lihat saja," jelas Dasco.

Adapun sikap Partai Gerindra, Dasco menegaskan bahwa sikap Gerindra akan mengikuti apa yang disampaikan Sekretatis Jenderal (Sekjen) Partai, Ahmad Muzani yang ingin agar UU Pemilu tetap dipertahankan. Dan dapat dipastikan Fraksi Partai Gerindra akan mengikuti apa yang disampaikan Sekjen.

Baca juga: Ini Ruginya Kalau Pilpres, Pileg, dan Pilkada Digelar Serentak

"Ini kan masih dalam proses-proses di DPR dan sudah jelas ada sikap yang diambil oleh Gerindra melalui Sekjen itu yang nanti akan diikuti oleh fraksi. Kemudian anggota Komisi II DPR RI," tegasnya.

Karena itu, Dasco menambahkan dirinya enggan menanggapi soal berbagai polemik dalam RUU Pemilu tersebut. Karena akan bergantung pada jadi tidaknya pembahasan. Baca juga: Ini Sisi Negatif Sikap Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu

"Ya kita lihat aja nanti soalnya hasil pembahasan. Kalau tidak dilanjut ya berarti ya tidak ada," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Disanksi Imbas Merokok...
Disanksi Imbas Merokok dan Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember: Saya Menyesal, Mohon Maaf
Rekomendasi
Polda Metro Jaya Kawal...
Polda Metro Jaya Kawal Demo Mahasiswa di Jakarta, Aparat Tak Bawa Senpi
EJAE Curi Perhatian...
EJAE Curi Perhatian di Pembukaan Piala Dunia 2026, Bawakan Lagu Resmi FIFA dalam Bahasa Korea
Mahasiswa Bakal Demo...
Mahasiswa Bakal Demo di 3 Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
Berita Terkini
Terima Audiensi DPRD...
Terima Audiensi DPRD Malaka, BNPP Bahas Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan...
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Pekan Depan
Mantan Ketua Ombudsman...
Mantan Ketua Ombudsman Terima Rumah hingga Uang Miliaran di Kasus Korupsi Tambang Nikel
World Giving Report...
World Giving Report 2026: Donasi Global Turun, Indonesia Bertahan di Atas Rata-rata Dunia
Bareskrim Tangkap Kartel...
Bareskrim Tangkap Kartel Narkoba Asal Australia sebelum Terbang dengan Jet Pribadi
Dewan Pers dan Konstituen...
Dewan Pers dan Konstituen Matangkan Usulan Pengaturan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Infografis
Profil Sarifah Suraidah...
Profil Sarifah Suraidah Istri Gubernur Kaltim yang Viral di Tengah Polemik Pengadaan Mobdin Rp8,5 Miliar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved