PAN Tolak Revisi UU Pemilu, Zulhas Berkilah Tak Ada Kaitan dengan Jokowi
loading...
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sikap partainya yang menolak terhadap wacana revisi UU Pemilu tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional ( PAN ), Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sikap partainya yang menolak terhadap wacana revisi Undang-undang tentang Pemilu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
"Yang terakhir saya sampaikan, UU Pemilu enggak ada kaitan dengan pemerintah. Ini kita mengambil keputusan sendiri, karena ada yang tanya sama saya, 'pak apakah pernah ketemu presiden membahas UU, enggak pernah soal itu, ini keputusan di kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Wakil Ketua MPR itu menyebut partainya sudah sejak awal menolak adanya wacana revisi UU Pemilu tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada urgensi untuk mengubah undang-undang yang baru berjalan beberapa tahun saja.
"Karena apa, kalau diganti apa lebih bagus? Undang-undang Pemilu lebih bagus enggak? Nanti tertutup lah, terus PT naiklah, kemudian apalagi tuh, FPI lah HTI lah," jelasnya.
Kendati demikian, ia merasa senang jika pemerintah memiliki sikap yang sama dengan PAN. Dalam hal ini, UU Pemilu yang ada harus dijalankan terlebih dahulu tanpa harus ada revisi dari regulasi tersebut.
"Ya saya seneng kalau pemerintah juga berpendapatnya sama dengan PAN, alhamdulillah terima kasih, jadi kan lebih ringan, berarti kan bagus ide kami direspons bagus," pungkasnya.
"Yang terakhir saya sampaikan, UU Pemilu enggak ada kaitan dengan pemerintah. Ini kita mengambil keputusan sendiri, karena ada yang tanya sama saya, 'pak apakah pernah ketemu presiden membahas UU, enggak pernah soal itu, ini keputusan di kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Wakil Ketua MPR itu menyebut partainya sudah sejak awal menolak adanya wacana revisi UU Pemilu tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada urgensi untuk mengubah undang-undang yang baru berjalan beberapa tahun saja.
"Karena apa, kalau diganti apa lebih bagus? Undang-undang Pemilu lebih bagus enggak? Nanti tertutup lah, terus PT naiklah, kemudian apalagi tuh, FPI lah HTI lah," jelasnya.
Kendati demikian, ia merasa senang jika pemerintah memiliki sikap yang sama dengan PAN. Dalam hal ini, UU Pemilu yang ada harus dijalankan terlebih dahulu tanpa harus ada revisi dari regulasi tersebut.
"Ya saya seneng kalau pemerintah juga berpendapatnya sama dengan PAN, alhamdulillah terima kasih, jadi kan lebih ringan, berarti kan bagus ide kami direspons bagus," pungkasnya.
(kri)
Explore More