2022 atau 2024, DPD Minta Argumen Objektif dan Rasional soal Pilkada Serentak

JAKARTA - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ( UU Pemilu ) tengah bergulir. Salah satu bahasan sengit mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), apakah akan digelar pada 2022 dan 2023 atau berbarengan dengan pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (Pilpres) 2024 .

Istana secara terbuka menginginkan pilkada digelar pada 2024. Sementara itu, beberapa partai politik (parpol), seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat ingin tetap dilaksanakan 2022.

(Baca: Ambang Batas Bukti Omong Kosongnya Argumen Sistem Presidensial Tak Bergantung Partai)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengatakan perbedaan pandangan dan polemik mengenai normalisasi pilkada 2022 dan 2023, serta penyatuan pilkada pada 2024 hendaknya dibingkai dari sisi kualitas dan efektivitas. Pihak-pihak yang menginginkan pilkada dilaksanakan 2024 harus memiliki argumen yang objektif dan rasional.

“Juga konsisten jika pileg, pilpres, dan pilkada digelar pada tahun yang sama, efektivitas dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dihelat pada 2022 dan 2023. Termasuk sejauh mana kesiapan penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum-KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum-DKPP, dan kesiapan pengamanan, anggaran, dan lainnya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

(Baca: Bila Pilkada Digelar 2024, Peluang Anies dan Figur Lain Sama)

Selain itu, perlu diperhatikan dan dijelaskan mengenai jaminan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di ratusan daerah yang harus dipimpin oleh pejabat sementara apabila pilkada digelar 2024. Bagi para pendukung pilkada 2022 dan 2023 juga harus mempunyai argumen yang objektif dan rasional.

“Saya amati persoalan dan polemik jadwal pilkada ini sudah merambat kemana-mana, terutama dikaitkan dengan kontestasi 2024. Oleh karena itu, efektivitas dan kualitas harus menjadi acuan,” tutur Fahira.