Eks HTI Terancam Tak Punya Hak Politik, Begini Pandangan Pakar Tata Negara
loading...
A
A
A
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang diatur dalam draf tersebut yang menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota HTI telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif.
Menurut dia, siapa saja yang tidak mengakui ideologi dasar negara yakni Pancasila, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.
Sementara itu, draf RUU Pemilu per tanggal 26 November 2020 yang diterima MNC Portal Indonesia hanya mengatur tentang pelarangan eks HTI sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan juga calon presiden dan wakil presiden.
Adapun pembubaran HTI diumumkan pemerintah pada 8 Mei 2017 lalu, yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan saat itu, Wiranto. Tiga tahun kemudian, pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama enam menteri dan kepala lembaga negara yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020.
Menurut dia, siapa saja yang tidak mengakui ideologi dasar negara yakni Pancasila, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.
Sementara itu, draf RUU Pemilu per tanggal 26 November 2020 yang diterima MNC Portal Indonesia hanya mengatur tentang pelarangan eks HTI sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan juga calon presiden dan wakil presiden.
Adapun pembubaran HTI diumumkan pemerintah pada 8 Mei 2017 lalu, yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan saat itu, Wiranto. Tiga tahun kemudian, pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama enam menteri dan kepala lembaga negara yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020.
(dam)
Explore More