IDI Beberkan Dua Syarat Agar Pengendalian Pandemi Berhasil
Jum'at, 22 Januari 2021 - 17:42 WIB
loading...
A
A
A
Selain perilaku dan kondisi tubuh, M lainnya yakni memodifikasi lingkungan di tempat kerja, ibadah, dan lainnya. Kalau tidak diprogramkan dengan baik, maka semua upaya tidak akan tidak maksimal.
Adapun vaksinasi, lanjut Daeng, itu lebih bersifat pencegahan yang spesifik terhadap penyakit tertentu melalui obat. Lantaran itu, dirinya menekan agar tenaga kesehatan dan pelayanan publik menjadi prioritas awal vaksinasi dalam kondisi darurat seperti ini.
“Kita sudah meminta jajaran IDI di pusat dan daerah agar menjadi role model. Kami juga menyiapkan tim pakar agar mereka bisa menjadi komunikator dan memberi penjelasan komprehensif akan efikasi dan keamanan, efek samping dari vaksin. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami,” jelas dia.
(Baca: Jumlah Terbatas, Indonesia Bakal Geber Vaksinasi dalam Waktu 15 Bulan)
Di sisi lain, ia juga sepakat terkait perlunya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pendataan vaksinasi. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih baik dan efektif.
“Memang sebaiknya vaksin didesentralisasi sehingga bisa mendata siapa saja tenaga kesehatan yang bisa mendapatkan vaksin. Banyak yang ingin tapi karena data harus ke pusat, makanya banyak terkendala saat mengunggah data. Ini memudahkan jangkauan vaksinasi agar lebih cepat dan tepat,”
Adapun vaksinasi, lanjut Daeng, itu lebih bersifat pencegahan yang spesifik terhadap penyakit tertentu melalui obat. Lantaran itu, dirinya menekan agar tenaga kesehatan dan pelayanan publik menjadi prioritas awal vaksinasi dalam kondisi darurat seperti ini.
“Kita sudah meminta jajaran IDI di pusat dan daerah agar menjadi role model. Kami juga menyiapkan tim pakar agar mereka bisa menjadi komunikator dan memberi penjelasan komprehensif akan efikasi dan keamanan, efek samping dari vaksin. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami,” jelas dia.
(Baca: Jumlah Terbatas, Indonesia Bakal Geber Vaksinasi dalam Waktu 15 Bulan)
Di sisi lain, ia juga sepakat terkait perlunya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pendataan vaksinasi. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih baik dan efektif.
“Memang sebaiknya vaksin didesentralisasi sehingga bisa mendata siapa saja tenaga kesehatan yang bisa mendapatkan vaksin. Banyak yang ingin tapi karena data harus ke pusat, makanya banyak terkendala saat mengunggah data. Ini memudahkan jangkauan vaksinasi agar lebih cepat dan tepat,”
Lihat Juga :
