Ada Ketimpangan Distribusi Uang dalam Masyarakat

Jum'at, 15 Mei 2020 - 20:15 WIB
loading...
Ada Ketimpangan Distribusi...
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Harryadin Mahardika menyampaikan adanya ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat di Forum Diskusi Salemba yang digelar ILUNI UI. Foto/Istimewa/ILUNI UI
A A A
JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Harryadin Mahardika menyatakan ada ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kuartal pertama di tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan cukup drastis pada rekening masyarakat kelas menengah bawah dibanding kuartal empat pada tahun 2019.

"Jika di-breakdown dan leveling berdasarkan jumlah rekening, terlihat semakin kecil saldo rekening, nominalnya berkurang semakin besar," ujar Harryadin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (15/5/2020).

Harryadin menyebutkan, pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai mengonsumsi tabungan yang dimiliki. Ini juga bisa berarti masyarakat tidak ada tambahan untuk tabungan. Harryadin menambahkan, masih ada masyarakat yang tidak terpantau karena tidak punya tabungan.

Kontras dengan kondisi masyarakat bawah, rekening korporasi dan masyarakat kelas atas dengan saldo di atas Rp5 miliar mengalami lonjakan yang fantastis. Data LPS menyebutkan terjadi tambahan Rp244 triliun pada rekening tersebut.
Harryadin menuturkan, masyarakat kaya dan kelas korporasi semakin banyak menimbun dan menyimpan uang. Untuk setiap rekening, terjadi kenaikan saldo sebesar Rp1,8 miliar.

"Ini menunjukkan uang itu ada. Uang dalam sistem harusnya bisa berputar dan bergerak, tetapi mandek. Dan mandeknya ada di golongan yang pada krisis saat ini seharusnya tidak merasa sulit karena mereka punya cukup fasilitas dan tabungan," tegasnya.

Harryadin menekankan agar pemerintah harus segera tanggap untuk mengambil jalan yang lebih drastis. Dengan situasi seperti ini, ia menyebut keadilan ekonomi akan sulit diwujudkan karena lebih menguntungkan korporasi dan orang kaya. Pemulihan ekonomi akan condong pada kelas dan golongan tertentu yang bisa terlihat dari data trivial seperti ini.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kembangkan Kompetensi...
Kembangkan Kompetensi di Era Digital, UI Publishing Terbitkan Buku Digital Social Work untuk Afrika-Asia
UI Sanksi 15 Mahasiswa...
UI Sanksi 15 Mahasiswa Fakultas Hukum terkait Pelecehan Chat Mesum, Skorsing 1-3 Semester
Update Kasus Pelecehan...
Update Kasus Pelecehan di FHUI: 16 Terlapor Diperiksa, Bukti Chat 2024–2026 Ditelaah
Pelecehan Verbal 16...
Pelecehan Verbal 16 Mahasiswa FHUI, Selly DPR: Miris Calon Praktisi tapi Nggak Paham Hukum
Pelecehan Seksual di...
Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa FHUI, Sahroni: Bahaya untuk Masa Depan Hukum Indonesia!
FHUI Serius Telusuri...
FHUI Serius Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat
FKM UI Gelar Pelatihan...
FKM UI Gelar Pelatihan K3 dan Kesiapsiagaan Kebakaran untuk Guru SMPN 107 Jakarta
UI Resmikan Arboretum...
UI Resmikan Arboretum Hutan, Ruang Terbuka Hijau untuk Edukasi hingga Healing
QS WUR 2027: UI Kembali...
QS WUR 2027: UI Kembali Jadi Universitas Terbaik di Indonesia, Bertahan di Top 200 Dunia
Rekomendasi
Perkuat Struktur di...
Perkuat Struktur di NTT, Partai Perindo Tunjuk Eks Kepala BKPPD Ade Manafe Pimpin Kota Kupang
Trump Klaim Iran Setujui...
Trump Klaim Iran Setujui Hampir Semua yang Diinginkan AS Selama Negosiasi
Muncul Siklon Tropis...
Muncul Siklon Tropis Maysak, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
Berita Terkini
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
MUI Susun Naskah Akademik...
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti
Infografis
Daftar 10 Pemain Tersubur...
Daftar 10 Pemain Tersubur dalam Sejarah Piala Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved