Ada Ketimpangan Distribusi Uang dalam Masyarakat
Jum'at, 15 Mei 2020 - 20:15 WIB
loading...
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Harryadin Mahardika menyampaikan adanya ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat di Forum Diskusi Salemba yang digelar ILUNI UI. Foto/Istimewa/ILUNI UI
A
A
A
JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Harryadin Mahardika menyatakan ada ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kuartal pertama di tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan cukup drastis pada rekening masyarakat kelas menengah bawah dibanding kuartal empat pada tahun 2019.
"Jika di-breakdown dan leveling berdasarkan jumlah rekening, terlihat semakin kecil saldo rekening, nominalnya berkurang semakin besar," ujar Harryadin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Harryadin menyebutkan, pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai mengonsumsi tabungan yang dimiliki. Ini juga bisa berarti masyarakat tidak ada tambahan untuk tabungan. Harryadin menambahkan, masih ada masyarakat yang tidak terpantau karena tidak punya tabungan.
Kontras dengan kondisi masyarakat bawah, rekening korporasi dan masyarakat kelas atas dengan saldo di atas Rp5 miliar mengalami lonjakan yang fantastis. Data LPS menyebutkan terjadi tambahan Rp244 triliun pada rekening tersebut.
Harryadin menuturkan, masyarakat kaya dan kelas korporasi semakin banyak menimbun dan menyimpan uang. Untuk setiap rekening, terjadi kenaikan saldo sebesar Rp1,8 miliar.
"Ini menunjukkan uang itu ada. Uang dalam sistem harusnya bisa berputar dan bergerak, tetapi mandek. Dan mandeknya ada di golongan yang pada krisis saat ini seharusnya tidak merasa sulit karena mereka punya cukup fasilitas dan tabungan," tegasnya.
Harryadin menekankan agar pemerintah harus segera tanggap untuk mengambil jalan yang lebih drastis. Dengan situasi seperti ini, ia menyebut keadilan ekonomi akan sulit diwujudkan karena lebih menguntungkan korporasi dan orang kaya. Pemulihan ekonomi akan condong pada kelas dan golongan tertentu yang bisa terlihat dari data trivial seperti ini.
"Jangan-jangan setelah pandemi, ketimpangan akan semakin melebar. Kondisi ekonomi tidak membaik, dan justru masyarakat bawah semakin dirugikan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti tak menampik adanya jurang tersebut. Ia menyebutkan, masyarakat kalangan ekonomi atas yang punya uang di bank menikmati depresiasi nilai tukar begitu besar. Ditambah lagi dengan kondisi suku bunga naik. Meski begitu, ia menganggap kondisi ini masih dalam koridor normal.
"Untuk saat ini memang akan ada gap, tapi saya melihatnya tidak akan separah kondisi 97-98," ujar Destry.
Dia juga menambahkan, pengusaha yang termasuk kalangan kelompok ekonomi kelas atas (the have) pun dalam posisi sulit. Selain itu, yang perlu dicatat dari data LPS adalah adanya pengaruh dari mata uang rupiah yang sempat menembus angkat 17 ribu.
”Kondisi saat ini, perusahaan tidak bisa beroperasi, sehingga kita lihat mereka sharing the pain bareng yang lain. Pengusaha kelompok the have juga dalam posisi sulit," tuturnya. ( Baca juga: Alasan Banggar DPR Dorong BI Cetak Uang Rp600 Triliun ).
Selain itu, ia menyebutkan, terjadi penambahan jumlah rekening secara signifikan pada kelompok di bawah Rp100 juta. Pemerintah pun sudah mencoba memberikan bantuan nontunai.
Lebih jauh, terkait stimulus ekonomi pada masyarakat, Destry menyatakan upaya BI untuk berhati-hati untuk mencetak lebih banyak uang (printing money). BI berupaya untuk menghindari risiko moral (moral hazard). Sehingga pada saat pemulihan ekonomi, UMKM menjadi perhatian pertama.
"Jika dibaca di Peraturan Pemerintah yang baru diresmikan terkait program pemulihan ekonomi nasional, intinya justru sasaran utamanya UMKM. Bagaimana strukturnya untuk UMKM diberikan subsidi bunga," paparnya. (Baca juga: Paripurna DPR Sahkan Perppu 1/2020 Menjadi UU ).
Menyikapi penanganan dampak ekonomi akibat pandemi, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan bahwa ILUNI UI telah menerbitkan Kertas Kerja untuk disampaikan kepada pemerintah. Kertas kerja tersebut merupakan rekomendasi penanganan COVID-19 dari berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi, Andre menyoroti kebijakan fiskal yang telah diterapkan pemerintah.
"Kebijakan fiskal sudah banyak. Namun, kita perlu stimulus ekonomi langsung. Di Amerika, masyarakat menerima pinjaman langsung dengan bunga rendah dari pemerintah. Apakah hal serupa bisa diterapkan di Indonesia?" kata Andre.
Dia pun berharap dari Kertas Kerja dan diskusi yang diadakan ILUNI UI dengan berbagai elemen bisa memberikan masukan dan menjadi dasar implementasi dari Kertas Kerja yang telah disusun ILUNI UI.
"Jika di-breakdown dan leveling berdasarkan jumlah rekening, terlihat semakin kecil saldo rekening, nominalnya berkurang semakin besar," ujar Harryadin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Harryadin menyebutkan, pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai mengonsumsi tabungan yang dimiliki. Ini juga bisa berarti masyarakat tidak ada tambahan untuk tabungan. Harryadin menambahkan, masih ada masyarakat yang tidak terpantau karena tidak punya tabungan.
Kontras dengan kondisi masyarakat bawah, rekening korporasi dan masyarakat kelas atas dengan saldo di atas Rp5 miliar mengalami lonjakan yang fantastis. Data LPS menyebutkan terjadi tambahan Rp244 triliun pada rekening tersebut.
Harryadin menuturkan, masyarakat kaya dan kelas korporasi semakin banyak menimbun dan menyimpan uang. Untuk setiap rekening, terjadi kenaikan saldo sebesar Rp1,8 miliar.
"Ini menunjukkan uang itu ada. Uang dalam sistem harusnya bisa berputar dan bergerak, tetapi mandek. Dan mandeknya ada di golongan yang pada krisis saat ini seharusnya tidak merasa sulit karena mereka punya cukup fasilitas dan tabungan," tegasnya.
Harryadin menekankan agar pemerintah harus segera tanggap untuk mengambil jalan yang lebih drastis. Dengan situasi seperti ini, ia menyebut keadilan ekonomi akan sulit diwujudkan karena lebih menguntungkan korporasi dan orang kaya. Pemulihan ekonomi akan condong pada kelas dan golongan tertentu yang bisa terlihat dari data trivial seperti ini.
"Jangan-jangan setelah pandemi, ketimpangan akan semakin melebar. Kondisi ekonomi tidak membaik, dan justru masyarakat bawah semakin dirugikan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti tak menampik adanya jurang tersebut. Ia menyebutkan, masyarakat kalangan ekonomi atas yang punya uang di bank menikmati depresiasi nilai tukar begitu besar. Ditambah lagi dengan kondisi suku bunga naik. Meski begitu, ia menganggap kondisi ini masih dalam koridor normal.
"Untuk saat ini memang akan ada gap, tapi saya melihatnya tidak akan separah kondisi 97-98," ujar Destry.
Dia juga menambahkan, pengusaha yang termasuk kalangan kelompok ekonomi kelas atas (the have) pun dalam posisi sulit. Selain itu, yang perlu dicatat dari data LPS adalah adanya pengaruh dari mata uang rupiah yang sempat menembus angkat 17 ribu.
”Kondisi saat ini, perusahaan tidak bisa beroperasi, sehingga kita lihat mereka sharing the pain bareng yang lain. Pengusaha kelompok the have juga dalam posisi sulit," tuturnya. ( Baca juga: Alasan Banggar DPR Dorong BI Cetak Uang Rp600 Triliun ).
Selain itu, ia menyebutkan, terjadi penambahan jumlah rekening secara signifikan pada kelompok di bawah Rp100 juta. Pemerintah pun sudah mencoba memberikan bantuan nontunai.
Lebih jauh, terkait stimulus ekonomi pada masyarakat, Destry menyatakan upaya BI untuk berhati-hati untuk mencetak lebih banyak uang (printing money). BI berupaya untuk menghindari risiko moral (moral hazard). Sehingga pada saat pemulihan ekonomi, UMKM menjadi perhatian pertama.
"Jika dibaca di Peraturan Pemerintah yang baru diresmikan terkait program pemulihan ekonomi nasional, intinya justru sasaran utamanya UMKM. Bagaimana strukturnya untuk UMKM diberikan subsidi bunga," paparnya. (Baca juga: Paripurna DPR Sahkan Perppu 1/2020 Menjadi UU ).
Menyikapi penanganan dampak ekonomi akibat pandemi, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan bahwa ILUNI UI telah menerbitkan Kertas Kerja untuk disampaikan kepada pemerintah. Kertas kerja tersebut merupakan rekomendasi penanganan COVID-19 dari berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi, Andre menyoroti kebijakan fiskal yang telah diterapkan pemerintah.
"Kebijakan fiskal sudah banyak. Namun, kita perlu stimulus ekonomi langsung. Di Amerika, masyarakat menerima pinjaman langsung dengan bunga rendah dari pemerintah. Apakah hal serupa bisa diterapkan di Indonesia?" kata Andre.
Dia pun berharap dari Kertas Kerja dan diskusi yang diadakan ILUNI UI dengan berbagai elemen bisa memberikan masukan dan menjadi dasar implementasi dari Kertas Kerja yang telah disusun ILUNI UI.
(zik)
Lihat Juga :
