Walhi: Pernyataan Jokowi Banjir Kalsel Akibat Curah Hujan Tinggi Perlu Diuji
Rabu, 20 Januari 2021 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
“Karena pantauan teman-teman kita di Walhi Kalsel sana, bahwa 50% dari luas 3,7 juta hektare (hutan) sudah dibebani izin tambang 33%, perkebunan kelapa sawit 17%, belum HTI dan HPH. Jadi patut diduga bahwa bencana ini akibat dari kerusakan lingkungan yang dipicu aktivitas industri ekstraktif, perkebunan skala luas, dan buruknya tata ruang wilayah. Maka yang perlu dilakukan evaluasi semua perizinan yang ada. Stop izin baru, dan penegakan hukum atas kejahatan lingkungan luar biasa yang melumpuhkan hampir semua daerah,” tegas Apenk.
(Baca: Deforestasi Disebut Penyebab Banjir Kalsel, Moeldoko: Presiden Jokowi Tak Obral Izin)
Setali tiga uang, Manager Riset dan Kampanye Hutan Kita Institute (HaKI) Adiosyafri mengatakan, anomali hujan yang sangat tinggi dalam sepuluh hari terakhir di Kalsel dan menyebabkan banjir sangat dahsyat di 50 tahun terakhir, tentu tidak akan terjadi tanpa sebab, sebagaimana hukum sebab akibat. Adios sendiri mengakui, dari beberapa data yang dihimpun menunjukkan bahwa kemampuan sungai Barito telah sangat over kapasitas menampung air larian (run-off), sehingga air meluap.
“Tapi, jika tutupan hutan di Kalsel masih bagus dan merata tentu air larian ini akan dapat terhambat dan lebih teratur mengalirnya, sehingga luapan air (banjir) akan lebih terkendali,” kata pria yang kini rajin mengadvokasi ancaman alih fungsi lahan Hutan Harapan, di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.
“Alam sudah marah dan tidak mampu lagi bertahan dari kerusakan yang telah terjadi. Berdasarkan data kawan-kawan Walhi Kalsel bahwa hampir 60% alam Kalsel telah dieksploitasi oleh kegiatan pertambangan, tanaman sawit, dan hutan tanaman industri (HTI). Makanya, segera dilakukan evaluasi ketaatan dan kesesuaian dengan tata ruang bagi perizinan yg berbasis lahan. Penegakan hukum harus dilakukan, jangan mengorbankan kepentingan orang banyak dan masa depan anak cucu, demi kepentingan sekelompok pengusaha hitam,” lanjut Adios.
(Baca: Banjir Kalsel, Apkasindo Sebut LSM Jangan Salahkan Pemerintah dan Sawit)
(Baca: Deforestasi Disebut Penyebab Banjir Kalsel, Moeldoko: Presiden Jokowi Tak Obral Izin)
Setali tiga uang, Manager Riset dan Kampanye Hutan Kita Institute (HaKI) Adiosyafri mengatakan, anomali hujan yang sangat tinggi dalam sepuluh hari terakhir di Kalsel dan menyebabkan banjir sangat dahsyat di 50 tahun terakhir, tentu tidak akan terjadi tanpa sebab, sebagaimana hukum sebab akibat. Adios sendiri mengakui, dari beberapa data yang dihimpun menunjukkan bahwa kemampuan sungai Barito telah sangat over kapasitas menampung air larian (run-off), sehingga air meluap.
“Tapi, jika tutupan hutan di Kalsel masih bagus dan merata tentu air larian ini akan dapat terhambat dan lebih teratur mengalirnya, sehingga luapan air (banjir) akan lebih terkendali,” kata pria yang kini rajin mengadvokasi ancaman alih fungsi lahan Hutan Harapan, di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.
“Alam sudah marah dan tidak mampu lagi bertahan dari kerusakan yang telah terjadi. Berdasarkan data kawan-kawan Walhi Kalsel bahwa hampir 60% alam Kalsel telah dieksploitasi oleh kegiatan pertambangan, tanaman sawit, dan hutan tanaman industri (HTI). Makanya, segera dilakukan evaluasi ketaatan dan kesesuaian dengan tata ruang bagi perizinan yg berbasis lahan. Penegakan hukum harus dilakukan, jangan mengorbankan kepentingan orang banyak dan masa depan anak cucu, demi kepentingan sekelompok pengusaha hitam,” lanjut Adios.
(Baca: Banjir Kalsel, Apkasindo Sebut LSM Jangan Salahkan Pemerintah dan Sawit)
Lihat Juga :
