Walhi Dorong Komisi Percepatan Reformasi Polri Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
Rabu, 26 November 2025 - 14:53 WIB
loading...
Manager Hukum dan Pembelaan Walhi Nasional Teo Reffelsen mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Teo Reffelsen mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen. Usulan ini disampaikan Teo dalam audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan.
"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari Sebut Putusan MK Soal Kepolisian Pintu bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri
"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari Sebut Putusan MK Soal Kepolisian Pintu bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri
Lihat Juga :
