Pemberangkatan Haji 2021 Bergantung pada Keberhasilan Penanganan Covid-19
Rabu, 20 Januari 2021 - 08:54 WIB
loading...
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyatakan, pemberangkatan haji 2021 bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyatakan, musim haji 2020 menjadi memori yang kurang baik bagi jutaan jamaah haji di Tanah Air. Karena dihantam Covid-19 pemerintah Saudi tidak mengizinkan jamaah haji dari luar negaranya mengikuti ibadah tahunan tersebut. Haji pun diselenggarakan dengan sangat terbatas.
Hal itu dikatakan Mustolih menanggapi belum adanya kepastian pelaksanaan Ibadah Haji 2021 seperti yang disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu. Baca juga: Menag Surati Menkes Minta Jamaah Haji Masuk Prioritas Vaksinasi COVID-19
Dia memprediksi, penyelenggaraan ibadah haji 2021 akan dibuka terbatas atau bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya atau tidak, akan ditentukan oleh penanganan pandemi baik di negara arab Saudi sebagai tuan rumah atau negara pengirim seperti Indonesia. "Karena menyangkut keselamatan jiwa ribuan nyawa manusia," ujar Mustolih saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Kemenag Tegaskan Haji 2021 Dibatasi Usia 50 Tahun Tidak Benar
Lebih lanjut Mustolih mengatakan, memang saat ini sedang digalakkan vaksinasi di berbagai negara, akan tetapi program tersebut belum menjadi jaminan pandemi Covid-19 segera mereda. Maka kebijakan haji akan tergantung pada perkembangan hasil vaksinasi. Dalam hal ini, Arab Saudi sebagai negara tuan rumah tentu akan sekuat tenaga mendorong pengendalian Covid melalui vaksinasi, sebab negara ini sudah sangat terpukul dan banyak kehilangan devisa dari haji dan umrah yang menjadi andalan pemasukan keuangan negara tersebut.
Indonesia juga demikian, sangat berharap 2021 jamaah haji bisa berangkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena jika ditunda atau dilaksanakan terbatas, maka dampak jamaah yang antre berangkat haji akan makin panjang. Di sisi lain, PIHK makin terpuruk karena terus merugi. "Hal ini tentu tidak diinginkan. Maka itu pengendalian Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja pemerintah termasuk program vaksinasi," kata dosen Hukum Bisnis UIN Jakarta ini.
Hal itu dikatakan Mustolih menanggapi belum adanya kepastian pelaksanaan Ibadah Haji 2021 seperti yang disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu. Baca juga: Menag Surati Menkes Minta Jamaah Haji Masuk Prioritas Vaksinasi COVID-19
Dia memprediksi, penyelenggaraan ibadah haji 2021 akan dibuka terbatas atau bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya atau tidak, akan ditentukan oleh penanganan pandemi baik di negara arab Saudi sebagai tuan rumah atau negara pengirim seperti Indonesia. "Karena menyangkut keselamatan jiwa ribuan nyawa manusia," ujar Mustolih saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Kemenag Tegaskan Haji 2021 Dibatasi Usia 50 Tahun Tidak Benar
Lebih lanjut Mustolih mengatakan, memang saat ini sedang digalakkan vaksinasi di berbagai negara, akan tetapi program tersebut belum menjadi jaminan pandemi Covid-19 segera mereda. Maka kebijakan haji akan tergantung pada perkembangan hasil vaksinasi. Dalam hal ini, Arab Saudi sebagai negara tuan rumah tentu akan sekuat tenaga mendorong pengendalian Covid melalui vaksinasi, sebab negara ini sudah sangat terpukul dan banyak kehilangan devisa dari haji dan umrah yang menjadi andalan pemasukan keuangan negara tersebut.
Indonesia juga demikian, sangat berharap 2021 jamaah haji bisa berangkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena jika ditunda atau dilaksanakan terbatas, maka dampak jamaah yang antre berangkat haji akan makin panjang. Di sisi lain, PIHK makin terpuruk karena terus merugi. "Hal ini tentu tidak diinginkan. Maka itu pengendalian Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja pemerintah termasuk program vaksinasi," kata dosen Hukum Bisnis UIN Jakarta ini.
(cip)
Lihat Juga :
