Bencana Alam sebagai Alarm Kemanusiaan
Selasa, 19 Januari 2021 - 16:23 WIB
loading...
Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Sunanto
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
MENGAWALI tahun 2021 Indonesia didera kesedihan massal. Selain musibah pandemi coronavirus disease (Covid-19) yang tak kunjung berujung, di berbagai daerah terjadi berbagai bentuk bencana alam. Ragamnya pun bermacam, mulai gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Kabupaten Sumedang dan luapan ombak laut di Manado menjadi arus informasi bertubi-tubi yang kita saksikan di televisi dan media sosial.
Belum lagi bencana Banjir di Pidie, Aceh, Nunukan Kalimantan Utara, manjir bandang di Gunung Mas, Cisarua Kabupaten Bogor, dan juga banjir yang hampir merata terjadi di berbagai daerah. Dampak dari berbagai bencana ini pun menyesakkan hati seluruh masyarakat. Puluhan ribu warga harus mengungsi, ribuan rumah terendam banjir, ratusan nyawa melayang, dan kelumpuhan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini.
Informasi tentang bencana dan korban terdampak sengaja menjadi pembuka tulisan ini. Saya ingin menempatkan bencana yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat dari sikap dan perbuatan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungannya.
Pandangan saya dalam menyikapi berbagai bencana tidak bisa sepenuhnya menempatkan alam sebagai penyebabnya. Persyarikatan Muhammadiyah jauh-jauh hari juga sudah menyampaikan hasil kajiannya yang tak jauh berbeda dengan para aktivis lingkungan lainnya. Beberapa penyebabnya diantaranya mulai deforestasi, perilaku masyarakat tentang manajemen sampah dan juga lemahnya penegakan hukum.
Contoh sederhana di Kalimantan Selatan, banyak analisa dan hasil kajian yang mengulas tentang dampak deforestasi dan aktivitas tambang yang tidak pro terhadap keberlangsungan lingkungan. Belum lagi di Sumedang, Pidie Aceh, Jember Jawa Timur, jika ditelisik sebabnya pun tak akan jauh berbeda, pengelolaan lahan dan penegakan hukum bagi para pelanggar kerusakan lingkungan yang kurang tegas.
Sebab lainya adalah tata ruang pembangunan daerah yang kerap menabrak aturan dan keseimbangan alam. Apalagi masyarakat kita belum mempunyai kesadaran kolektif untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan alam di Nusantara.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
MENGAWALI tahun 2021 Indonesia didera kesedihan massal. Selain musibah pandemi coronavirus disease (Covid-19) yang tak kunjung berujung, di berbagai daerah terjadi berbagai bentuk bencana alam. Ragamnya pun bermacam, mulai gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Kabupaten Sumedang dan luapan ombak laut di Manado menjadi arus informasi bertubi-tubi yang kita saksikan di televisi dan media sosial.
Belum lagi bencana Banjir di Pidie, Aceh, Nunukan Kalimantan Utara, manjir bandang di Gunung Mas, Cisarua Kabupaten Bogor, dan juga banjir yang hampir merata terjadi di berbagai daerah. Dampak dari berbagai bencana ini pun menyesakkan hati seluruh masyarakat. Puluhan ribu warga harus mengungsi, ribuan rumah terendam banjir, ratusan nyawa melayang, dan kelumpuhan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini.
Informasi tentang bencana dan korban terdampak sengaja menjadi pembuka tulisan ini. Saya ingin menempatkan bencana yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat dari sikap dan perbuatan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungannya.
Pandangan saya dalam menyikapi berbagai bencana tidak bisa sepenuhnya menempatkan alam sebagai penyebabnya. Persyarikatan Muhammadiyah jauh-jauh hari juga sudah menyampaikan hasil kajiannya yang tak jauh berbeda dengan para aktivis lingkungan lainnya. Beberapa penyebabnya diantaranya mulai deforestasi, perilaku masyarakat tentang manajemen sampah dan juga lemahnya penegakan hukum.
Contoh sederhana di Kalimantan Selatan, banyak analisa dan hasil kajian yang mengulas tentang dampak deforestasi dan aktivitas tambang yang tidak pro terhadap keberlangsungan lingkungan. Belum lagi di Sumedang, Pidie Aceh, Jember Jawa Timur, jika ditelisik sebabnya pun tak akan jauh berbeda, pengelolaan lahan dan penegakan hukum bagi para pelanggar kerusakan lingkungan yang kurang tegas.
Sebab lainya adalah tata ruang pembangunan daerah yang kerap menabrak aturan dan keseimbangan alam. Apalagi masyarakat kita belum mempunyai kesadaran kolektif untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan alam di Nusantara.
Lihat Juga :
