Soal Listyo Sigit Temui AHY, Pengamat: Calon Kapolri Diminta Hindari Lobi Politik
Selasa, 19 Januari 2021 - 07:36 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjungan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Kantor DPP Partai Demokrat. Foto/Twitter AHY
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyoroti langkah calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menemui atau bersilaturrahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca juga : 7 Pesan AHY untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
"Tak jelas benar tujuan agenda itu. Hanya saja, seperti tercuit di Twitter AHY, ketum PD, bahwa AHY berharap calon Kapolri ini berlaku adil. Bahwa hukum di atas semua kepentingan dan golongan," ungkapnya kepada SINDOnews, Selasa (19/1/2021). (Baca juga: Kapolri Idham Azis Minta Jajarannya Solid Dukung Listyo Sigit Prabowo)
Dia menuturkan, dari cuitan AHY itu menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apapun, tidak pula untuk kepentingan penegakan hukum, dan hal lain yang terkait dengan tupoksi kepolisian. Lalu apa? Jawaban yang masih tersedia adalah kemungkinan silaturrahmi jelang fit and propert test calon Kapolri di DPR. "Nah di sinilah persoalannya. Calon kapolri melakukan silaturrahmi yang lebih bernuansa politis dari pada penegakan hukum dan ketertiban itu sesuatu yang kurang tepat dan etis," ujar Ray. (Baca juga: Kunjungi Sejumlah Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo Minta Doa Restu)
Ray mengatakan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Sekalipun secara struktural di bawah presiden, tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial. Menurutnya, karena independen itulah, bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, maka juga harus sepersetujuan DPR . Oleh karena itu, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalan urusan politik.
Baca juga : KPK Selisik Aliran Uang Suap Eksportir Benur ke Staf Istri Edhy Prabowo
"Dukungan atau penolakan di DPR misalnya tidak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, tapi harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja. Calon Kapolri harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik. Agar dengan begitu, ia dapat menegakan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu," katanya.
Baca juga : 7 Pesan AHY untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
"Tak jelas benar tujuan agenda itu. Hanya saja, seperti tercuit di Twitter AHY, ketum PD, bahwa AHY berharap calon Kapolri ini berlaku adil. Bahwa hukum di atas semua kepentingan dan golongan," ungkapnya kepada SINDOnews, Selasa (19/1/2021). (Baca juga: Kapolri Idham Azis Minta Jajarannya Solid Dukung Listyo Sigit Prabowo)
Dia menuturkan, dari cuitan AHY itu menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apapun, tidak pula untuk kepentingan penegakan hukum, dan hal lain yang terkait dengan tupoksi kepolisian. Lalu apa? Jawaban yang masih tersedia adalah kemungkinan silaturrahmi jelang fit and propert test calon Kapolri di DPR. "Nah di sinilah persoalannya. Calon kapolri melakukan silaturrahmi yang lebih bernuansa politis dari pada penegakan hukum dan ketertiban itu sesuatu yang kurang tepat dan etis," ujar Ray. (Baca juga: Kunjungi Sejumlah Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo Minta Doa Restu)
Ray mengatakan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Sekalipun secara struktural di bawah presiden, tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial. Menurutnya, karena independen itulah, bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, maka juga harus sepersetujuan DPR . Oleh karena itu, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalan urusan politik.
Baca juga : KPK Selisik Aliran Uang Suap Eksportir Benur ke Staf Istri Edhy Prabowo
"Dukungan atau penolakan di DPR misalnya tidak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, tapi harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja. Calon Kapolri harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik. Agar dengan begitu, ia dapat menegakan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu," katanya.
Lihat Juga :
