Kapal China Masuk Selat Sunda, PKS: Seharusnya Pemerintah Tegas
loading...
Kapal survei China Xiang Yang Hong 03 terbukti mematikan sistem identifikasi otomatis saat masuk Perairan Selat Sunda. Foto/bakamla
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku geram atas lemahnya sistem keamanan laut Indonesia lantaran kapal survei milik China masuk perairan Selat Sunda. Kapal tersebut dicepat Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Rabu (13/1/2021) malam tetapi tidak ditangkap.
Baca Juga: Pakistan Pecat 12 Polisi karena Tak Lindungi Kuil Hindu yang Dibakar Massa
Sukamta mencurigai infiltrasi atau penyelundupan seperti bakal terus berulang, termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan sea glider asing oleh nelayan. Sejumlah peristiwa itu dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Baca Juga: 8 Ledakan Terdahsyat Dalam Sejarah, Letusan Gunung Tambora Paling Menggelegar
"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla. Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (16/1/2021).
(Baca: Bertemu Wang Yi, Menlu Retno Singgung Isu ABK WNI di Kapal China)
Menurut Sukamta, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. "Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: Bocah Lelaki Dipaksa Operasi Ganti Kelamin kemudian Diperkosa Beramai-ramai
Dia juga meminta Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut. "Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima," kata legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini.
(Baca: Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan)
Baca Juga: Pakistan Pecat 12 Polisi karena Tak Lindungi Kuil Hindu yang Dibakar Massa
Sukamta mencurigai infiltrasi atau penyelundupan seperti bakal terus berulang, termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan sea glider asing oleh nelayan. Sejumlah peristiwa itu dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Baca Juga: 8 Ledakan Terdahsyat Dalam Sejarah, Letusan Gunung Tambora Paling Menggelegar
"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla. Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (16/1/2021).
(Baca: Bertemu Wang Yi, Menlu Retno Singgung Isu ABK WNI di Kapal China)
Menurut Sukamta, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. "Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: Bocah Lelaki Dipaksa Operasi Ganti Kelamin kemudian Diperkosa Beramai-ramai
Dia juga meminta Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut. "Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima," kata legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini.
(Baca: Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan)
Explore More