Sepakat Tak Lihat Agamanya, Ini Catatan Muhammadiyah-NU untuk Komjen Listyo Sigit
loading...
Tanpa melihat agamanya, Muhammadiyah dan NU mengingatkan sejumlah persoalan Polri yang menjadi pekerjaan rumah Komjen Listyo Sigit Probowo sebagai calon tunggal kapolri. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri ke DPR, Rabu (13/1). Listyo Sigit selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpendapat kapolri terpilih haruslah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Baca Juga: Media China Nyatakan AS Negara Gagal
“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya belum lama ini.
(Baca:Belanja Bahan Uji Kepatutan Calon Kapolri, Komisi III-PPATK Rapat Tertutup)
Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, kata Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah, suku, serta agama dari calon kapolri terpilih. Persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa didikotomikan berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.
“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegas Mu’ti.
Baca Juga: Porsi Makan Jamaah Haji RI Ditambah, Peluang Nih Wahai UMKM RI
![Sepakat Tak Lihat Agamanya, Ini Catatan Muhammadiyah-NU untuk Komjen Listyo Sigit]()
Meskipun begitu, Mu'ti melihat satu tantangan besar yang mesti ditaklukkan Polri, yaitu peran Polri yang dinilainya sudah jauh masuk ke ranah politik. Dia mencotohkan dalam pilkada, peran Polri seharusnya hanya bertugas bagaimana mengamankan kelangsungan dan kelancaran, tidak lebih dari itu.
Baca Juga: Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Menjaga integritas, moralitas, profesionalisme, serta netralitas, harus menjadi tujuan Polri agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini harus dipegang dan menjadi landasan pimpinan Polri terpilih.
(Baca:Pemuda Muhammadiyah Harap Kapolri Baru Ayomi Warga Tanpa Pandang Bulu)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj mengatakan, Polri memegang peranan penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa. Karena itu dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan intelek, tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani beragam persoalan.
Menurut Said Aqil, tugas Polri sangat mulia sekaligus berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Dibutuhkan sosok pemimpin mampu mengelola perbedaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
(Baca:Ketua PBNU Tak Persoalkan Komjen Listyo Sigit Non Muslim)
Said Aqil memahami penunjukkan kapolri sepenuhnya menjadi hak presiden. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agama dari calon kapolri pilihan Jokowi. Tetapi, dia juga meminta calon kapolri memperhatikan aspek moralitas dan integritas agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat dan membedakan dari golongan dan status sosial.
Dia melihat masih banyak kelemahan di Polri saat ini, misalnya soal kedisiplinan, karakter, moral, serta akhlak sebagai nilai dan pondasi yang harus ditekankan."Polri harus bisa menertibkan dirinya sendiri, untuk bisa menegakkan ketertiban, disiplin, dan masyarakat b?sadar hukum. Prinsip tidak terpengaruh rayuan, ancaman, tekanan, serta iming-iming, pasti profesionalisme bisa tegak dan Polri dipercaya,” tegas Said Aqil.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpendapat kapolri terpilih haruslah figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Baca Juga: Media China Nyatakan AS Negara Gagal
“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya belum lama ini.
(Baca:Belanja Bahan Uji Kepatutan Calon Kapolri, Komisi III-PPATK Rapat Tertutup)
Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, kata Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah, suku, serta agama dari calon kapolri terpilih. Persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa didikotomikan berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.
“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegas Mu’ti.
Baca Juga: Porsi Makan Jamaah Haji RI Ditambah, Peluang Nih Wahai UMKM RI
Meskipun begitu, Mu'ti melihat satu tantangan besar yang mesti ditaklukkan Polri, yaitu peran Polri yang dinilainya sudah jauh masuk ke ranah politik. Dia mencotohkan dalam pilkada, peran Polri seharusnya hanya bertugas bagaimana mengamankan kelangsungan dan kelancaran, tidak lebih dari itu.
Baca Juga: Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Menjaga integritas, moralitas, profesionalisme, serta netralitas, harus menjadi tujuan Polri agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini harus dipegang dan menjadi landasan pimpinan Polri terpilih.
(Baca:Pemuda Muhammadiyah Harap Kapolri Baru Ayomi Warga Tanpa Pandang Bulu)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj mengatakan, Polri memegang peranan penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa. Karena itu dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan intelek, tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani beragam persoalan.
Menurut Said Aqil, tugas Polri sangat mulia sekaligus berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Dibutuhkan sosok pemimpin mampu mengelola perbedaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
(Baca:Ketua PBNU Tak Persoalkan Komjen Listyo Sigit Non Muslim)
Said Aqil memahami penunjukkan kapolri sepenuhnya menjadi hak presiden. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agama dari calon kapolri pilihan Jokowi. Tetapi, dia juga meminta calon kapolri memperhatikan aspek moralitas dan integritas agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat dan membedakan dari golongan dan status sosial.
Dia melihat masih banyak kelemahan di Polri saat ini, misalnya soal kedisiplinan, karakter, moral, serta akhlak sebagai nilai dan pondasi yang harus ditekankan."Polri harus bisa menertibkan dirinya sendiri, untuk bisa menegakkan ketertiban, disiplin, dan masyarakat b?sadar hukum. Prinsip tidak terpengaruh rayuan, ancaman, tekanan, serta iming-iming, pasti profesionalisme bisa tegak dan Polri dipercaya,” tegas Said Aqil.
(muh)
Lihat Juga :
