Demokrasi Pasca-Trump

Arif Susanto
Analis politik Exposit Strategic, Dosen LSPR Jakarta

DEMOKRASI terancam di tangan pemimpin otoriter populis seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang terpilih bahkan melalui suatu pemilu. Hasutan politik yang dilakukannya telah menumbuhkan kebencian dalam suatu polarisasi politik, sekaligus memicu kecenderungan kekerasan politik. Pasca-Trump, AS dan dunia ditantang untuk mengupayakan perwujudan suatu tatanan yang welas asih, minus penyalahgunaan demokrasi sebagai instrumen hegemoni politik global.

Polarisasi Politik
Unjuk rasa berikut “pendudukan” Gedung DPR atau Capitol Hill di Washington DC pada Rabu (6/1) oleh para pendukung Trump mendapat kecaman luas. Presiden terpilih AS Joe Biden menyebutnya sebagai “serangan yang belum pernah terjadi dalam demokrasi modern AS”. Mantan Presiden AS Barack Obama menunjuknya sebagai “hasil hasutan yang memalukan”.

Sejak sebelum pemilu, hasutan politik memang telah meningkatkan kecenderungan kekerasan di antara pendukung kedua kubu calon presiden. Merespons insiden pendudukan Gedung Capitol, Trump menunjukkan simpati kepada perusuh sambil terus menuding terjadi kecurangan pemilu. Tak pelak, unggahan Trump media sosial diturunkan oleh para penyedia aplikasi. Twitter bahkan menutup akun Trump.

Trump kerap memengaruhi opini publik, termasuk menciptakan polarisasi politik, melalui unggahan di media sosial. Media-media utama, seperti Washington Post dan New York Times, disebutnya penyebar kabar bohong dan musuh masyarakat. Pesaingnya di pemilihan presiden (pilpres), Biden, pun ditudingnya mengusung agenda radikal Kiri untuk melawan Tuhan serta mencampakkan Alkitab.

Dalam empat tahun terakhir retorika politik Trump sebenarnya tidak banyak beringsut dari kegusaran akibat dampak pergeseran sosial. Ekspresi-ekspresi berbau rasisme, seksisme, atau xenofobia yang berpadu dengan jargon anti-elitisme, secara ironi dibungkus dalam slogan Make America Great Again, menarik para pemuja supremasi lampau konservatisme gaya AS.

Studi Norris dan Inglehart (2019) menunjukkan bahwa dukungan terhadap gagasan populisme otoritarian Trump berakar antara lain pada kondisi terkini ekonomi dan budaya. Kerentanan ekonomi Negeri Paman Sam membuat banyak orang cenderung menghendaki pemimpin kuat yang dipandang mampu melindungi mereka dari ancaman yang dipersepsi bersumber eksternal.

Di sisi lain, dominasi lelaki berkulit putih dari kelas pekerja tergeser nilai-nilai kesetaraan dan kemajemukan yang lebih progresif. Kehilangan keistimewaan mereka, kalangan ini mengarahkan telunjuk mereka kepada elite liberal dan siapa pun yang dianggap outgroup. Trump berhasil menggemakan kegusaran tersebut dalam simbol politik yang gamblang.

Kemampuan untuk menangkap gejolak sosial tersebut ditunjang oleh kekuatan modal Trump yang mampu membeli teknologi komputasional dan keahlian dalam melakukan propaganda. Dua hal terakhir turut menopang ketokohan personal Trump sehingga dia mampu untuk bukan hanya mengombang-ambingkan kepercayaan, tetapi juga membiakkan kebencian warga.

Superioritas politik Trump telah kandas di tangan Biden. Kendati demikian, empat tahun kekuasaan Trump telah memberi pukulan berarti bagi demokrasi AS dan stabilisasi global. Tanpa kekuasaan hegemonik, dunia ditantang untuk menghadirkan suatu tatanan alternatif yang ramah terhadap kebebasan dan kemajemukan, bukan kebencian yang membahana.

Dunia yang Welas Asih
Demokrasi global kontemporer mengalami perkembangan signifikan seusai Perang Dingin. Liberalisasi politik melaju serupa gelombang menyapu rezim-rezim otoriter ataupun totaliter di berbagai belahan dunia. Sayangnya, penumbangan sebagian diktator berikut pemaksaan instalasi demokrasi oleh kekuatan eksternal turut menjadi bagian ironi demokratisasi global.

Catatan Freedom House pada 2020 mengungkapkan fenomena kemunduran kebebasan global selama 14 tahun berturut-turut. Kemunduran tersebut banyak disumbang oleh negara-negara yang sebelumnya tergolong bebas atau setengah bebas. AS, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dalam hal ini juga bukan suatu perkecualian.

Dengan seorang presiden yang menyerang pers, mengancam untuk memenjarakan lawan politiknya, dan menolak hasil pemilu manakala dia kalah, AS di bawah kepemimpinan Trump bukanlah model rujukan demokrasi dunia. Inilah yang membuat Levistsky dan Ziblat (2018) mengkhawatirkan bahwa kematian demokrasi bisa dipicu oleh pemimpin yang justru terpilih melalui pemilu.

Pelimpahan kepemimpinan dari Trump kepada Biden diharapkan membawa perubahan mendasar. Dalam pidato kemenangannya, Biden antara lain menyerukan persatuan dan kegigihan untuk memulihkan demokrasi serta untuk mengontrol pandemi Covid-19. Seluruh upaya tersebut, kata Biden, membutuhkan sikap welas asih, empati, dan kepedulian.

Nilai-nilai kemanusiaan yang bertebaran dalam pidato Biden tersebut dibutuhkan bukan semata dalam kerangka hubungan antarwarga AS, tetapi juga antara AS dan negara-negara lain. Jargon America First telah diterjemahkan secara ofensif dan cenderung merendahkan posisi negara lain sehingga memicu meningkatnya tegangan global beberapa masa terakhir.

Mengacu Wertheim (2020), Trump membangun dukungan domestik dari agendanya untuk membangun kebesaran AS, tetapi minim wawasan tentang kepemimpinan internasional. Wertheim mengajukan tawaran untuk memperbaiki tatanan global tanpa dominasi AS, yang sebelumnya banyak dibesarkan lewat mesin perang mereka, terutama tiga dekade terakhir.

Harapan perbaikan demokrasi AS sepatutnya berdampak pada perbaikan kondisi global. Dalam deraan pandemi Covid-19, dunia butuh dosis besar kewelasasihan untuk menyembuhkan penyakit kemanusiaan. Pasca-Trump, semestinya tidak ada lagi penyalahgunaan demokrasi sebagai instrumen untuk membangun hegemoni politik global oleh negara mana pun.