Oposisi di Indonesia Melemah, PKS Beberkan Penyebabnya
Selasa, 12 Januari 2021 - 15:54 WIB
loading...
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari. Foto/blokpks.id
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai peran oposisi di Indonesia lemah dan demokrasi berjalan mundur.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J Rachbini dalam diskusi LP3ES bertajuk Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi, Refleksi 2020 dan Outlook 2021 pada Senin 11 Januari 2021.
Pendapat LP3ES itu pun ditanggapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai oposisi di Indonesia.
"Kondisi saat ini dengan masuknya banyak parpol serta tokoh politik, pengusaha, kalangan aktivis civil society, bahkan capres dan cawapres penantang yang sebelumnya berbeda pandangan dan bersuara kritis, lalu masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, memang perlu dicermati sebagai salah satu sebab berkurangnya kualitas kontrol terhadap pemerintah dan memungkinkan turunnya kualitas demokrasi kita," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Pantas Saja Demokrat, PKS dan PAN Memble )
Fathul mengatakan, PKS berupaya terus konsisten menjaga tatanan demokrasi dengan tetap berada di luar pemerintahan agar jalannya pemerintahan dapat diawasi secara kritis, obyektif, demokratis, dan bertanggung jawab.
"Kami akan selalu kritis terhadap kebijakan yang kami nilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat atau berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang terkait," ujarnya.(Baca juga: Oposisi yang Diperankan PKS, Demokrat, dan PAN Masih Setengah Hati )
Apalagi, lanjut dia, saat ini kita berada dalam masa pandemi yang bukan hanya membutuhkan kebijakan dan penanganan yang baik, tetapi juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang harus jauh lebih baik, serta harus tetap terus menjaga semangat demokrasi.
"Bukan malah membuat situasi semakin bertambah buruk dengan penyelewengan anggaran dan kebijakan serta terkesan membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat yang bersuara kritis," ungkapnya.(Baca juga: LP3ES: Oposisi Melemah, Demokrasi Berjalan Mundur )
Namun, kata dia, kekhawatirkan publik memang perlu mendapat perhatian. Dia mengatakan parlemen yang saat ini didominasi oleh parpol yang berada di dalam pemerintahan, seharusnya tetap menjadi sarana yang kritis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagaimana mestinya.
"Suara kritis masyarakat dan pers harus selalu disampaikan. Pemerintah pun jangan tutup mata dan telinga terhadap suara kritis yang disampaikan, bahkan jangan sampai seolah membangun narasi dan tindakan yang membuat masyarakat khawatir untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka untuk membangun bangsa ini," katanya.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J Rachbini dalam diskusi LP3ES bertajuk Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi, Refleksi 2020 dan Outlook 2021 pada Senin 11 Januari 2021.
Pendapat LP3ES itu pun ditanggapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai oposisi di Indonesia.
"Kondisi saat ini dengan masuknya banyak parpol serta tokoh politik, pengusaha, kalangan aktivis civil society, bahkan capres dan cawapres penantang yang sebelumnya berbeda pandangan dan bersuara kritis, lalu masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, memang perlu dicermati sebagai salah satu sebab berkurangnya kualitas kontrol terhadap pemerintah dan memungkinkan turunnya kualitas demokrasi kita," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Pantas Saja Demokrat, PKS dan PAN Memble )
Fathul mengatakan, PKS berupaya terus konsisten menjaga tatanan demokrasi dengan tetap berada di luar pemerintahan agar jalannya pemerintahan dapat diawasi secara kritis, obyektif, demokratis, dan bertanggung jawab.
"Kami akan selalu kritis terhadap kebijakan yang kami nilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat atau berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang terkait," ujarnya.(Baca juga: Oposisi yang Diperankan PKS, Demokrat, dan PAN Masih Setengah Hati )
Apalagi, lanjut dia, saat ini kita berada dalam masa pandemi yang bukan hanya membutuhkan kebijakan dan penanganan yang baik, tetapi juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang harus jauh lebih baik, serta harus tetap terus menjaga semangat demokrasi.
"Bukan malah membuat situasi semakin bertambah buruk dengan penyelewengan anggaran dan kebijakan serta terkesan membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat yang bersuara kritis," ungkapnya.(Baca juga: LP3ES: Oposisi Melemah, Demokrasi Berjalan Mundur )
Namun, kata dia, kekhawatirkan publik memang perlu mendapat perhatian. Dia mengatakan parlemen yang saat ini didominasi oleh parpol yang berada di dalam pemerintahan, seharusnya tetap menjadi sarana yang kritis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagaimana mestinya.
"Suara kritis masyarakat dan pers harus selalu disampaikan. Pemerintah pun jangan tutup mata dan telinga terhadap suara kritis yang disampaikan, bahkan jangan sampai seolah membangun narasi dan tindakan yang membuat masyarakat khawatir untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka untuk membangun bangsa ini," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
