Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Pantas Saja Demokrat, PKS dan PAN Memble

JAKARTA - Salah satu hal yang membuat demokrasi Indonesia dinilai mundur adalah melemahnya peran oposisi . Dalam praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi.

(BACA JUGA : Blusukan, Cara Risma Pinjam Tangan Anies untuk Dongkrak Popularitas )

PDIP kerap dikecualikan karena setidaknya selama 10 tahun masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlibat di dalam pemerintahan. Tetapi tetap saja PDIP juga dinilai tak pernah memerankan oposisi sesungguhnya.

(Baca:Sekali Lagi Demokrasi Dinilai Mundur, LP3ES: Indonesia Balik Kananke Tirani)

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengakui istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tak heran jika peran Partai Demokrat , PKS dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang gereget alias memble.

"PKS, Demokrat dan PAN sebagai counter party atau mitra kritis yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang, melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan," ujar Karyono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).

(BACA JUGA : Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri )

Menurut Karyono, sebagai counter party, tiga partai tersebut semestinya tidak asal beda, tidak asal 'nyerang' dan tidak selalumenilai kebijakan pemerintahan semuanya buruk. Memang, mengkritik pemerintah merupakan keniscayaan bagi partai di luar pemerintahan. "Tetapi, dalam melakukan kritik harus ada assesment atau penilaian yang didasarkan pada pertimbangan objektif," tutur dia.

Sayangnya, partai di luar pemerintah, terutama PKS, tampak asal beda sikap dengan pemerintah. PKS paling lantang mengkritik pemerintah seolah ingin menunjukkan posisi diametral dengan pemerintah.

(Baca:Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun)