Oposisi yang Diperankan PKS, Demokrat, dan PAN Masih Setengah Hati
loading...
Kiri-Kanan: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menyatakan, peran oposisi dalam sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer. Apalagi dalam konteks politik di Indonesia yang tidak memiliki diferensiasi dan identifikasi yang jelas antara oposisi dan koalisi.
(Baca juga : Ikut Jadi Tersangka Kasus Swab, Bareskrim Ungkap Peran Menantu Habib Rizieq )
Hal ini dikatakan Bakir menanggapi sikap oposisi yang diperankan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Partai Demokrat , dan Partai Amanat Nasional (PAN) .
"Oposisi lebih dimaknai sebagai partai yang berada di luar pemerintahan pada tingkat pusat. Sementara pada tingkat lokal mereka berkoalisi, sehingga oposisinya setengah hati dan dampaknya setengah hati pula bagi masyarakat," kata Bakir saat dihubungi SINDOnews, Senin (11/1/2021). ( )
Bakir menganggap, oposisi setengah hati berlaku bagi semua partai, baik PKS maupun PD saat ini maupun PDI Perjuangan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Dia melihat partai belum tampil sebagai lembaga yang lekat dengan diferensiasi kelembagaannya, tapi lebih pada sosok yang muncul dari partai tersebut.
(Baca juga : Hattrick, Habib Rizieq Sandang Tiga Status Tersangka )
Lebih lanjut, Bakir melihat dampaknya tidak ada keuntungan elektoral yang signifikan dari posisi partai sebagai oposisi. Menurutnya, kondisi ini didasari karena, pertama, pemerintah masih bisa berjalan dengan program-programnya yang dirasakan oleh masyarakat.
"Kedua, kalau pun ada kekurangan pada pemerintah, partai oposisi belum mampu menutup celah tersebut, kecuali pada wacana, sementara masyarakat perlu kerja konkret," katanya. ( )
(Baca juga : Ikut Jadi Tersangka Kasus Swab, Bareskrim Ungkap Peran Menantu Habib Rizieq )
Hal ini dikatakan Bakir menanggapi sikap oposisi yang diperankan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Partai Demokrat , dan Partai Amanat Nasional (PAN) .
"Oposisi lebih dimaknai sebagai partai yang berada di luar pemerintahan pada tingkat pusat. Sementara pada tingkat lokal mereka berkoalisi, sehingga oposisinya setengah hati dan dampaknya setengah hati pula bagi masyarakat," kata Bakir saat dihubungi SINDOnews, Senin (11/1/2021). ( )
Bakir menganggap, oposisi setengah hati berlaku bagi semua partai, baik PKS maupun PD saat ini maupun PDI Perjuangan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Dia melihat partai belum tampil sebagai lembaga yang lekat dengan diferensiasi kelembagaannya, tapi lebih pada sosok yang muncul dari partai tersebut.
(Baca juga : Hattrick, Habib Rizieq Sandang Tiga Status Tersangka )
Lebih lanjut, Bakir melihat dampaknya tidak ada keuntungan elektoral yang signifikan dari posisi partai sebagai oposisi. Menurutnya, kondisi ini didasari karena, pertama, pemerintah masih bisa berjalan dengan program-programnya yang dirasakan oleh masyarakat.
"Kedua, kalau pun ada kekurangan pada pemerintah, partai oposisi belum mampu menutup celah tersebut, kecuali pada wacana, sementara masyarakat perlu kerja konkret," katanya. ( )
(abd)
Explore More