Pemerintah Tegaskan Komitmennya untuk Pemulihan dan Perlindungan Mangrove

Upaya lainnya yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove atau dapat mengkaitkan mangrove seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri termasuk dana desa.

"Selain itu, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove, dan memperbarui One Map Mangrove Nasional," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana Mega Mangrove Center di banyak lokasi di Pulau Jawa, dengan dukungan dana World Bank.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan tentang World Mangrove Centre di Kalimantan Timur bagian Utara, dengan dukungan hibah Jerman, melalui Project Forest Program (FP) VI "Protection of Mangrove Forest".

"Melalui agenda-agenda tersebut, upaya sinergis dengan platform multisektor dan multi stakeholders yang akan dikembangkan," kata Siti.

Pada Rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, saat memimpin Rakor menjelaskan manfaat ekosistem mangrove yang mampu mengurangi 10-31 % emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan.

Nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 Gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove mampu meningkatkan produktivitas perikanan, kepiting, dan silvofishery. Manfaat lain yaitu ekowisata dan produk turunan seperti dodol, sirup, keripik, dan lain-lain.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri LHK, Menteri KKP, Menteri Parekraf, Kepala BRGM, Wakil Menteri Keuangan, dan perwakilan para pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait.