Pemerintah Tegaskan Komitmennya untuk Pemulihan dan Perlindungan Mangrove

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove . Dari luas lahan kritis 637 ribu hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektare tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu 620 ribu hektare.

(Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Sulap Ekosistem Mangrove Jadi Ekowisata Kekinian)

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (11/1/2021).

(Baca juga: Lanjutkan Pemulihan Gambut dan Mangrove, Pemerintah Perkuat Kebijakan Iklim)

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan, rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektare (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektare (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30%).

(Baca juga: Lestarikan Lingkungan, Bank DKI dan Dinas Pertamanan Tanam 5.000 Bibit Mangrove)

Untuk mencapai target tersebut, Siti mengatakan, hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan baik di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan.

Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar. Oleh karena itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas K/L.

Pada saat ini sudah ada kerjasama KfW Jerman dan Kementerian LHK senilai 20 juta Euro, serta sedang berproses dukungan dari World Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas senilai lebih dari 200 juta USD.

Upaya percepatan implementasi sudah dilakukan pemerintah, di antaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 Provinsi seluas 600 ribu hektare yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat.

"Target 600 ribu hektare ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama dengan Kementerian LHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha," tutur Menteri Siti.

Upaya lainnya yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove atau dapat mengkaitkan mangrove seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri termasuk dana desa.

"Selain itu, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove, dan memperbarui One Map Mangrove Nasional," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana Mega Mangrove Center di banyak lokasi di Pulau Jawa, dengan dukungan dana World Bank.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan tentang World Mangrove Centre di Kalimantan Timur bagian Utara, dengan dukungan hibah Jerman, melalui Project Forest Program (FP) VI "Protection of Mangrove Forest".

"Melalui agenda-agenda tersebut, upaya sinergis dengan platform multisektor dan multi stakeholders yang akan dikembangkan," kata Siti.

Pada Rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, saat memimpin Rakor menjelaskan manfaat ekosistem mangrove yang mampu mengurangi 10-31 % emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan.

Nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 Gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove mampu meningkatkan produktivitas perikanan, kepiting, dan silvofishery. Manfaat lain yaitu ekowisata dan produk turunan seperti dodol, sirup, keripik, dan lain-lain.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri LHK, Menteri KKP, Menteri Parekraf, Kepala BRGM, Wakil Menteri Keuangan, dan perwakilan para pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait.