EUA Vaksin Corona Dirilis, Pemerintah Perlu Yakinkan Masyarakat
loading...
BPOM telah merilis emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dan sertifikasi halal oleh MUI terkait penggunaan vaksin Corona Sinovac. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti langkah cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah merilis emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan vaksin Corona (Covid-19) produksi Sinovac Biotech Ltd asal China.
(Baca juga: Gegara Virus Corona, Laga Villa vs Tottenham Terpaksa Ditunda)
Pemberian izin ini dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional. "Kita apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(Baca juga: Kasus Corona Bertambah 8.692, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi)
"Dengan efikasi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan. Bismillah, semoga bermanfaat bagi bangsa," tambahnya.
(Baca juga: BPOM Ungkap Efek Samping Vaksin Corona Sinovac 0,1 Sampai 1%)
Menurut politikus Partai Golkar ini, tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti ini, jadi kerja keras BPOM dalam waktu singkat untuk melakukan penelitian secara seksama terkait vaksin Corona ini perli diapresiasi. Dan tentu saja DPR akan terus mengawasi proses vaksinasi.
"Sekalipun demikian, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat," sambungnya.
Untuk itu, legislator dapil Lampung ini mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan juga pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Corona.
"Kita harapkan agar Kementerian Kesehatan pro-aktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan Pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin harus di jaga, edukasi kepada tenaga medis perlu di tingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat di suntik," tegas Azis.
Mengenai KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Pimpinan DPR yang membidangi Politik dan Keamanan ini mendesak agar Kemenkes dan kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak lamban dalam menjelaskan kepada masyarkat. Hal ini di rasa perlu dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat. Hal ini berlaku baik untuk vaksin Sinovac maupun merek lain kelak.
"Namanya juga situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Maka koordinasi antara kementeriaan dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat. Hal ini sangat wajar, dan perlu kreatifitas extra dalam mensosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya. Kelak saat vaksin merek lain pun sudah ada, hal sama perlu di lakukan," pungkasnya.
(Baca juga: Gegara Virus Corona, Laga Villa vs Tottenham Terpaksa Ditunda)
Pemberian izin ini dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional. "Kita apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(Baca juga: Kasus Corona Bertambah 8.692, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi)
"Dengan efikasi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan. Bismillah, semoga bermanfaat bagi bangsa," tambahnya.
(Baca juga: BPOM Ungkap Efek Samping Vaksin Corona Sinovac 0,1 Sampai 1%)
Menurut politikus Partai Golkar ini, tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti ini, jadi kerja keras BPOM dalam waktu singkat untuk melakukan penelitian secara seksama terkait vaksin Corona ini perli diapresiasi. Dan tentu saja DPR akan terus mengawasi proses vaksinasi.
"Sekalipun demikian, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat," sambungnya.
Untuk itu, legislator dapil Lampung ini mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan juga pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Corona.
"Kita harapkan agar Kementerian Kesehatan pro-aktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan Pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin harus di jaga, edukasi kepada tenaga medis perlu di tingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat di suntik," tegas Azis.
Mengenai KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Pimpinan DPR yang membidangi Politik dan Keamanan ini mendesak agar Kemenkes dan kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak lamban dalam menjelaskan kepada masyarkat. Hal ini di rasa perlu dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat. Hal ini berlaku baik untuk vaksin Sinovac maupun merek lain kelak.
"Namanya juga situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Maka koordinasi antara kementeriaan dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat. Hal ini sangat wajar, dan perlu kreatifitas extra dalam mensosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya. Kelak saat vaksin merek lain pun sudah ada, hal sama perlu di lakukan," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
