BPJPH: Bertambahnya LPH Akan Perkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kemenag pada 2020 telah menerbitkan SK Akreditasi dua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, bertambahnya jumlah LPH akan semakin memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

(Baca juga: Perkuat Kerja Sama Global, Mendag Optimistis Produk Halal RI Jadi Incaran Dunia)

Menurutnya, LPH merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal yang diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). "LPH memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia, yang tak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sertifikasi halal," kata Sukoso di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

(Baca juga: Ekspor Produk Halal Belum Signifikan)

LPH, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU JPH, adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019, menuntut ketersediaan sejumlah hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan labolatoriumnya yang terstandarisasi.

"Apalagi jika menengok data UMK kita yang jumlahnya puluhan juta dan tersebar di seluruh penjuru tanah air, dengan kondisi sebagian besarnya membutuhkan adanya pendampingan kita agar mereka mudah dalam melaksanakan sertifikasi halal. Maka, sudah tentu semakin banyak LPH, auditor halal, penyelia halal dan semua yang dibutuhkan akan semakin baik dan mendukung percepatan sertifikasi halal kita," terangnya.

Sukoso menyambut baik terbentuknya dua LPH baru di akhir tahun 2020. Mereka adalah LPH yang didirikan oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Terbentuknya kedua LPH itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala BPJPH tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH. Surat keterangan itu diberikan kepada LPH PT Sucofindo pada10 November 2020, dan kepada LPH PT Surveyor Indonesia pada 28 Desember 2020.

Akreditasi LPH merupakan satu dari sepuluh kewenangan BPJPH yang diamanatkan UU JPH. Pasal 6 UU JPH mengatur bahwa BPJPH memiliki kewenangan untuk: 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; 3) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; 4) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

Kemudian 5) melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal; 6) melakukan akreditasi terhadap LPH; 7) melakukan registrasi auditor halal; 8) melakukan pengawasan terhadap JPH; 9) melakukan pembinaan auditor halal; dan 10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Penetapan kehalalan produk, bukan kewenangan BPJPH atau LPH, tapi tetap menjadi kewenangan MUI,” lanjutnya.