Izin BPOM Belum Keluar, Bamsoet Pertanyakan Distribusi Vaksin ke Daerah
Jum'at, 08 Januari 2021 - 18:09 WIB
loading...
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah harus terus berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan waktu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga kini belum menetapkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat vaksin Covid-19. Padahal program vaksinasi perdana akan dilakukan pada 13 Januari mendatang atau sekitar lima hari lagi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan waktu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan selesainya hasil interim uji klinis fase III vaksin virus Corona. "Kami mengharapkan pemerintah dapat bergerak cepat, pasti, dan realistis. MPR juga mempertanyakan sikap pemerintah yang telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke sejumlah daerah dan telah menetapkan tanggal vaksinasi, namun hingga saat ini BPOM masih belum mengeluarkan EUA," kata Bamsoet, Jumat (8/1/2021). (Baca juga: Rekor! Kasus Covid-19 Sehari Tembus 10.617, DKI Jakarta dan Jabar Tertinggi)
Pihaknya mendorong BPOM agar memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait alasan belum dikeluarkannya EUA, namun sejumlah vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah. Dikatakan Bamsoet, BPOM harus secara terbuka menjelaskan soal efikasi atau tingkat keampuhan vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, China. Hal ini penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui hasil temuan tim riset tersebut, mengingat vaksin akan berkaitan dengan kesehatan masyarakat. (Baca juga: Epidemiolog Sarankan Pemerintah Pilih Skenario Terburuk Atasi Pandemi Covid-19)
"Pemerintah harus berkomitmen secepatnya melaksanakan program vaksinasi Covid-19 agar masyarakat dapat segera menerima vaksin covid-19. MPR mendukung BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah sesuai aturan yang berlaku," katanya.
![Izin BPOM Belum Keluar, Bamsoet Pertanyakan Distribusi Vaksin ke Daerah]()
Pihaknya mendorong pemerintah dapat melakukan pembicaraan dengan BPOM untuk mencari solusi terbaik saat ini, dan tidak segan menunda pelaksanaan program vaksinasi apabila memang sejumlah syarat vaksin masih belum sesuai hingga tanggal yang telah ditentukan, mengingat vaksin sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat di masa mendatang.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan waktu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan selesainya hasil interim uji klinis fase III vaksin virus Corona. "Kami mengharapkan pemerintah dapat bergerak cepat, pasti, dan realistis. MPR juga mempertanyakan sikap pemerintah yang telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke sejumlah daerah dan telah menetapkan tanggal vaksinasi, namun hingga saat ini BPOM masih belum mengeluarkan EUA," kata Bamsoet, Jumat (8/1/2021). (Baca juga: Rekor! Kasus Covid-19 Sehari Tembus 10.617, DKI Jakarta dan Jabar Tertinggi)
Pihaknya mendorong BPOM agar memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait alasan belum dikeluarkannya EUA, namun sejumlah vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah. Dikatakan Bamsoet, BPOM harus secara terbuka menjelaskan soal efikasi atau tingkat keampuhan vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, China. Hal ini penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui hasil temuan tim riset tersebut, mengingat vaksin akan berkaitan dengan kesehatan masyarakat. (Baca juga: Epidemiolog Sarankan Pemerintah Pilih Skenario Terburuk Atasi Pandemi Covid-19)
"Pemerintah harus berkomitmen secepatnya melaksanakan program vaksinasi Covid-19 agar masyarakat dapat segera menerima vaksin covid-19. MPR mendukung BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Pihaknya mendorong pemerintah dapat melakukan pembicaraan dengan BPOM untuk mencari solusi terbaik saat ini, dan tidak segan menunda pelaksanaan program vaksinasi apabila memang sejumlah syarat vaksin masih belum sesuai hingga tanggal yang telah ditentukan, mengingat vaksin sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat di masa mendatang.
(cip)
Lihat Juga :
