Anggota DPD Filep Wamafma Apresiasi Cara Baru Penyaluran Bansos
Kamis, 07 Januari 2021 - 14:30 WIB
loading...
A
A
A
Meskipun demikian, langkah teknis seperti apa pun bentuknya menurut senator Filep, tetap harus diawasi.
“Bantuan dengan format transfer langsung pun harus tetap diawasi. Kejahatan itu, terutama korupsi, baik secara bersama-sama (sistem) maupun secara individu, bisa saja terjadi dengan modus operandi baru yang belum terdeteksi. Fungsi pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan internal dan ekternal,” kata senator asal Papua Barat ini. (Baca juga: Risma Blusukan, Demokrat: Pastikan Saja Bansos Covid-19 Tidak Disunat )
Dia menjelaskan, fungi pengawasan secara internal berasal dari lingkungan perbankan atau pos itu sendiri. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Misalnya, rekening baru yang bisa saja dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi
“Untuk itulah koordinasi di tiap lini tetap diperlukan, misalnya mengenai kesesuaian data penerima, dan siapa yang bertangunggjawab bila data di lapangan tidak sesuai dengan data yang dimiliki negara. Di luar itu, pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kemahalan dari tiap daerah di Indonesia, apalagi di masa pendemi,” katanya.
“Bantuan dengan format transfer langsung pun harus tetap diawasi. Kejahatan itu, terutama korupsi, baik secara bersama-sama (sistem) maupun secara individu, bisa saja terjadi dengan modus operandi baru yang belum terdeteksi. Fungsi pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan internal dan ekternal,” kata senator asal Papua Barat ini. (Baca juga: Risma Blusukan, Demokrat: Pastikan Saja Bansos Covid-19 Tidak Disunat )
Dia menjelaskan, fungi pengawasan secara internal berasal dari lingkungan perbankan atau pos itu sendiri. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Misalnya, rekening baru yang bisa saja dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi
“Untuk itulah koordinasi di tiap lini tetap diperlukan, misalnya mengenai kesesuaian data penerima, dan siapa yang bertangunggjawab bila data di lapangan tidak sesuai dengan data yang dimiliki negara. Di luar itu, pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kemahalan dari tiap daerah di Indonesia, apalagi di masa pendemi,” katanya.
(dam)
Lihat Juga :
