PKS Minta Pemerintah Segera Atasi Disinformasi soal Vaksin

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi soal vaksin covid-19 yang banyak beredar di tengah masyarakat. Menurut dia, hal tersebut akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan kasus Covid-19 yang belakangan malah meningkat.

"Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (7/1/2021).

(Baca: Kader PKS Tak Berkibar di Survei Capres 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya)

Alhasil, kata Sukamta, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.

"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

(Baca: Kebijakan PSBB Jawa-Bali, Komisi IX: Kalau Efektif Lanjutkan)

Sukamta juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal tersebut dianggap semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

Menurut dia, pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian, lanjut dia, hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina.

"Dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," tutur legislator asal Yogyakarta ini.