Diawali Presiden, Vaksinasi Dimulai Pekan Depan

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 meminta narasi vaksin yang dibangun jangan sampai membuat masyarakat lengah dan abai terhadap bahaya pandemi Covid-19. Artinya, jangan sampai masyarakat menganggap setelah ada vaksin semua akan selesai.



Meski sudah ada vaksin, masyarakat diminta harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Rencananya, proses vaksinasi akan dilakukan 13 Januari 2021, diawali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri kemudian secara serentak di 34 provinsi secara bertahap. (Baca: Didukung 10 Ribu Puskemas, Vaksin Corona Mulai Didistribusikan ke 34 Provinsi)

“Meski sudah ada vaksin, masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Jakarta, kemarin.

Satgas memastikan vaksinasi dilakukan setelah izin penggunaan kedaruratan atau emergency use authorization (EUA) diterbitkan dari Badan POM. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan dalam peroses vaksinasi, pemerintah menerapkan prinsip dan kesehatan yang berlaku. Selain itu, juga sesuai dengan data saintifik.

"Pemerintah berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika emergency use authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM dan semuanya berdasarkan data scientific," katanya.

Wiku berharap izin penggunaan bisa segera keluar agar masyarakat dapat menerima vaksinasi . "Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin Covid-19,"ujarnya. (Baca juga: Hindarkan Anak dari Celaan dan Cacian)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Vaksinasi akan diawali di tingkat pusat oleh Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. “Penyuntikan pertama akan dilakukan di Jakarta oleh Bapak Presiden," katanya.

Setelah di tingkat pusat, vaksinasi akan dilanjutkan ke daerah pada hari berikutnya secara serentak. Vaksinasi diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Menkes meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi yang akan dibagi menjadi dua tahap.

“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," ungkapnya.

Budi juga meminta kepala daerah memastikan fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS. Ini yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan 'mampu vaksin' yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota. (Baca juga: Guru di Jabar Mengaku Sedih, Perjuangan Bertahun-tahun untuk Jadi PNS Sirna)

"Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu. Karena kalau tidak terdaftar maka faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 ," tandasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, rencananya vaksinasi akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.

Vaksinasi diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah serta tokoh agama daerah.

"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid-19 pun ada yang tidak percaya," ungkapnya. (Baca juga: Awas! Kesepian Bikin Sistem Kekebalan Tubuh Melemah)

Sementara untuk tingkat daerah penyuntikan pertama dimulai 14 dan 15 Januari 2020. Namun memang belum dipastikan waktunya karena tergantung kesiapan masing-masing daerah. Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini. "Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP," katanya.

Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 serentak kepada masyarakat akan dilakukan setelah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Pemerintah tidak akan pernah melakukan vaksinasi ke berbagai daerah kepada semua orang, tanpa ada fatwa dari MUI mengenai kehalalan dari vaksin itu," kata Masduki.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI tersebut menjelaskan, saat ini tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI sedang bekerja untuk menerbitkan fatwa halal vaksin buatan Sinovac, China itu. "Kalau BPOM itu kan mengerjakan bagaimana efektivitas vaksin, kemujarabannya, kalau sudah oke, baru secara paralel akan menentukan apakah vaksin itu halal atau tidak," jelasnya. (Baca juga: Mentok di Jalan Buntu, Bagaimana Nasib Merger Gojek dan Grab?)

15 Juta Bahan Baku Vaksin Tiba Pekan Depan

Presiden Jokowi mengatakan 15 juta vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pekan depan. Bahan baku dari China itu akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero).

Saat ini Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin covid-19 dalam bentuk jadi buatan Sinovac. Sementara 15 juta bahan baku vaksin covid-19 tersebut juga hasil produksi Sinovac.

“Insyaallah minggu depan akan datang 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku. Nanti bahan baku itu akan diproduksi oleh Bio Farma hingga dikirim ke daerah untuk vaksinasi," ucapnya.

Saat ini kata Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan 700.000 dosis vaksin Covid-19 ke 34 provinsi. Menurut dia, penerima vaksin prioritas yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat di rumah sakit, kemudian pekerja publik seperti TNI, Polri, hingga guru. Setelah itu baru masyarakat umum. (Lihat videonya: Warga Hancurkan Bangunan Milik Salah Satu ormas di Bogor)

“Kita berharap dimulainya vaksinasi ini, bisa segera mengendalikan Covid-19. Tetapi saya tetap titip kepada semuanya untuk menyampaikan ke saudara dan tetangga, rekan-rekan untuk tetap waspada," ucapnya. (Dita Angga)