Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan COVID-19 dan Vaksin
Selasa, 05 Januari 2021 - 21:25 WIB
loading...
A
A
A
Sementara, Ketua Umum PP Muhamamdiyah Haedar Nashir mengatakan, dalam menangani COVID-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif. "Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan," tutur Haedar.
Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, lanjut Haedar, Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar-benar optimal dalam menangani COVID-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Pastikan juga penanganan dan daya tampung rumah sakit dalam menangani COVID-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.
"Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerja sama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya," kata Haedar.
Di sisi lain, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi COVID-19. Ia meminta pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin secara terbuka.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.
Vaksinasi tersebut bisa dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, lanjut Haedar, Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar-benar optimal dalam menangani COVID-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Pastikan juga penanganan dan daya tampung rumah sakit dalam menangani COVID-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.
"Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerja sama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya," kata Haedar.
Di sisi lain, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi COVID-19. Ia meminta pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin secara terbuka.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.
Vaksinasi tersebut bisa dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Lihat Juga :
