Kebijakan Penghapusan Jalur PNS, JPPI Ingatkan Masa Depan Guru Honorer
loading...
Kebijakan pemerintah menghapus PNS jalur guru menuai reaksi negatif di masyarakat. Kebijakan ini juga menuai perhatian dari Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang menghapus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) jalur guru menuai reaksi negatif di masyarakat. Kebijakan ini juga menuai perhatian dari Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Cak Imin sapaan akrabnya menolak kebijakan ini.
(Baca juga: Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru)
Menanggapi hal ini, Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, kebijakan ini tak tepat. Dia menilai, problem pendidikan kita amat sangat banyak, khususnya menyangkut kesejahteraan para Guru.
"Pemerintah harusnya bikin terobosan, bukan malah tetus bikin polemik," ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/1/2021). (Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Kebijakan Penghapusan Jalur PNS Guru Layak Ditolak)
Ubaid mengaku, kebijakan tersebut tak tepat, mengingat nasib para guru honorer sampai saat ini belum jelas. Menurutnya, kebijakan penghapusan PNS jalur guru mengubur kesempatan bagi para guru honorer menjadi PNS. Padahal, para guru honorer ini dianggap garda terdepan di sektor pendidikan kita.
Dengan begitu, Ubaid mengaku pihaknya jelas menolak kebijakan penghapusan jalur ini, karena tidak berpihak pada guru dan juga tidak berorientasi pada mutu pendidikan. Karena itu, menurutnya, yang paling mendesak dan penting adalah pemerataan guru, baik scara kuantitas maupun kualitas.
"Banyak sekolah masih kekurangan guru. Gimana ini solusinya? Banyak sekolah yang kebanyakan gurunya pada tidak bermutu. Gimana pula ini solusinya? Itu mestinya yang harus dicarikan kebijakan terobosan," pungkas dia.
(Baca juga: Tak Kompromi, Ketua Komisi X Tegas Tolak Penghapusan Formasi CPNS Guru)
Menanggapi hal ini, Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, kebijakan ini tak tepat. Dia menilai, problem pendidikan kita amat sangat banyak, khususnya menyangkut kesejahteraan para Guru.
"Pemerintah harusnya bikin terobosan, bukan malah tetus bikin polemik," ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/1/2021). (Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Kebijakan Penghapusan Jalur PNS Guru Layak Ditolak)
Ubaid mengaku, kebijakan tersebut tak tepat, mengingat nasib para guru honorer sampai saat ini belum jelas. Menurutnya, kebijakan penghapusan PNS jalur guru mengubur kesempatan bagi para guru honorer menjadi PNS. Padahal, para guru honorer ini dianggap garda terdepan di sektor pendidikan kita.
Dengan begitu, Ubaid mengaku pihaknya jelas menolak kebijakan penghapusan jalur ini, karena tidak berpihak pada guru dan juga tidak berorientasi pada mutu pendidikan. Karena itu, menurutnya, yang paling mendesak dan penting adalah pemerataan guru, baik scara kuantitas maupun kualitas.
"Banyak sekolah masih kekurangan guru. Gimana ini solusinya? Banyak sekolah yang kebanyakan gurunya pada tidak bermutu. Gimana pula ini solusinya? Itu mestinya yang harus dicarikan kebijakan terobosan," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
