Komisi IX Minta Pemerintah Tambah Faskes Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Rabu, 30 Desember 2020 - 07:12 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menambah fasilitas kesehatan untuk menganisipasi lonjakan kasus Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta serius dalam menghadapi kemungkinan masuknya varian baru virus Sars Cov-II yang banyak ditemukan di Inggris. Gaya hidup masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci dalam menahan laju penyebaran.
(Baca Juga : Vaksinasi Digelar Januari 2021, Menkes: Kami Minta Puskesmas Berkoordinasi )
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan sejak awal, pihaknya telah mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memantau kemungkinan adanya mutasi virus ini. Komisi IX sebagai pengawas eksekutif di bidang kesehatan selalu memberikan masukan kepada pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini. (Baca juga: Teror 7 Negara, Kecepatan Penularan Mutasi VUI-202012/01 Melebihi COVID-19)
Dia meminta pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam mengantisipasi Covid-19 seperti pada masa awal merebak di Wuhan, Tiongkok, dan beberapa negara. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung penuh langkah pemerintah yang akan menutup akses masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia per 1 Januari 2021. (Baca juga: Ngeri! Mutan Baru Virus Corona Bisa Bikin RI 'Lockdown' Lagi)
“Jangan menambah lagi datangnya virus atau carrier dari luar negeri. WNA ini berpotensi untuk menjadi carrier. Sekarang semua orang bisa menjadi carrier. Satu keputusan yang bagus, kami dorong pemerintah melakukan ini (penutupan). Bahkan, mungkin setelah dua pekan dievaluasi dan harus diperpanjang, enggak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi SINDONews, Selasa malam (29/12/2020). (Baca juga: Pemerintah Siapkan 104 Hotel untuk Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri)
Langkah ini demi kesehatan rakyat Indonesia. Kurniasih mengusulkan tiga langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan meredam penularan virus Sars Cov-II. Pertama, gandeng influencer untuk melakukan sosialisasi mengenai gaya hidup di masa pandemi. Menurutnya, apapun kebijakan pemerintah tidak akan berbuah hasil jika tak diikuti perilaku disiplin.
“Ini sudah terjadi. Orang sudah Lelah karena enggak ada upaya apa-apa. Kayaknya upayanya datar saja. Masyarakat sudah di titik jenuh dan Lelah, mereka juga butuh ekonomi. Harus ada terobosan kebijakan yang komprehensif. Jangan ada kebijakan overlap, saling bertentangan, dan saling tidak support,” tuturnya.
![Komisi IX Minta Pemerintah Tambah Faskes Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19]()
Kedua, pemerintah harus meningkatkan kemampuan testing, tracing, dan treatment (3T). pemerintah bisa memanfaatkan alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNose. Alat ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai minimal jumlah tes yang ditentukan World Health Organization (WHO). Terakhir, Kurniasih meminta pemerintah segera menambah fasilitas pelayanan kesehatan darurat. Hal ini sudah tidak bisa ditunda mengingat fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan. Caranya, dengan menyulap gedung-gedung milik pemerintah baik di pusat maupun daerah.
“Anggaran yang sudah disiapkan, tolong dioptimalkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan baru. Tantangan baru, SDM atau tenaga kesehatan sudah kelelahan dan banyak yang meninggal, serta ambruk. Apa yang harus dilakukan? Kunci utamanya, membangun kesadaran masyarakat. Yang terdepan dalam penanganan Covid-19 ini masyarakat,” pungkasnya.
(Baca Juga : Vaksinasi Digelar Januari 2021, Menkes: Kami Minta Puskesmas Berkoordinasi )
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan sejak awal, pihaknya telah mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memantau kemungkinan adanya mutasi virus ini. Komisi IX sebagai pengawas eksekutif di bidang kesehatan selalu memberikan masukan kepada pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini. (Baca juga: Teror 7 Negara, Kecepatan Penularan Mutasi VUI-202012/01 Melebihi COVID-19)
Dia meminta pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam mengantisipasi Covid-19 seperti pada masa awal merebak di Wuhan, Tiongkok, dan beberapa negara. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung penuh langkah pemerintah yang akan menutup akses masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia per 1 Januari 2021. (Baca juga: Ngeri! Mutan Baru Virus Corona Bisa Bikin RI 'Lockdown' Lagi)
“Jangan menambah lagi datangnya virus atau carrier dari luar negeri. WNA ini berpotensi untuk menjadi carrier. Sekarang semua orang bisa menjadi carrier. Satu keputusan yang bagus, kami dorong pemerintah melakukan ini (penutupan). Bahkan, mungkin setelah dua pekan dievaluasi dan harus diperpanjang, enggak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi SINDONews, Selasa malam (29/12/2020). (Baca juga: Pemerintah Siapkan 104 Hotel untuk Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri)
Langkah ini demi kesehatan rakyat Indonesia. Kurniasih mengusulkan tiga langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan meredam penularan virus Sars Cov-II. Pertama, gandeng influencer untuk melakukan sosialisasi mengenai gaya hidup di masa pandemi. Menurutnya, apapun kebijakan pemerintah tidak akan berbuah hasil jika tak diikuti perilaku disiplin.
“Ini sudah terjadi. Orang sudah Lelah karena enggak ada upaya apa-apa. Kayaknya upayanya datar saja. Masyarakat sudah di titik jenuh dan Lelah, mereka juga butuh ekonomi. Harus ada terobosan kebijakan yang komprehensif. Jangan ada kebijakan overlap, saling bertentangan, dan saling tidak support,” tuturnya.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan kemampuan testing, tracing, dan treatment (3T). pemerintah bisa memanfaatkan alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNose. Alat ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai minimal jumlah tes yang ditentukan World Health Organization (WHO). Terakhir, Kurniasih meminta pemerintah segera menambah fasilitas pelayanan kesehatan darurat. Hal ini sudah tidak bisa ditunda mengingat fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan. Caranya, dengan menyulap gedung-gedung milik pemerintah baik di pusat maupun daerah.
“Anggaran yang sudah disiapkan, tolong dioptimalkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan baru. Tantangan baru, SDM atau tenaga kesehatan sudah kelelahan dan banyak yang meninggal, serta ambruk. Apa yang harus dilakukan? Kunci utamanya, membangun kesadaran masyarakat. Yang terdepan dalam penanganan Covid-19 ini masyarakat,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
