Komjen Listyo Sigit Bisa Jadi Kuda Hitam Calon Kapolri Pengganti Idham

Abdul Rachmn tidak sependapat dengan anggapan Listyo memiliki hambatan menjadi kapolrikarenafaktor agama. "Saya berpikir kita sebagai negara hukum segala sesuatu mempunyai aturan, apakah ada aturan yang mengatur seorang calon kapolri harus dari agama tertentu, kan tidak ada yang mengatur untuk itu," tutur senator dari Sulawesi Tengah ini.

Abdul Rachman menjelaskan persyaratan menjadi seorang calon Kapolri wajib berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, calon kapolri hanya yang ada adalah perwira tertinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan.

"Adapun persoalan agama itu tidak diatur dalam undang-undang. Jangan lagi ada yang menghubungkan hal-hal tersebut ke agama tertentu, pada intinya kita berpedoman secara formal kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa calon Kapolri tidak wajib dipersyaratkan agama tertentu," tuturnya.(Baca juga: Kompolnas Bantah Kabar Calon Kapolri Mengerucut ke Komjen Gatot Eddy )

Menurut dia, Pancasila sudah final. Artinya sudah final terkait dengan asal usul identitas, suku, agama dan lain-lain. "Kita satu dalam bingkai NKRI, saya paham tentang komjen sigit ini saat bertugas dikepolisian dan jadi kapolda Banten, saya banyak mendapatkan informasi tentang kinerjanya," tuturnya.