Serapan Anggaran Belum Maksimal
Senin, 28 Desember 2020 - 11:37 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, masih ada sekitar Rp247 triliun dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tersimpan di daerah per 10 Desember lalu. Dia pun berharap ada kenaikan penyerapan anggaran APBD oleh pemerintah daerah di ujung tahun. "Ada ironi karena di satu sisi ada anggaran yang tidak terpakai, sementara ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Kami selalu memantau penyerapan APBD karena bila tidak dibelanjakan stagnasi perekonomian akan terus terjadi di masyarakat," ujar Kastorius pekan lalu.
Berdasarkan catatan KPPOD, rendahnya daya serap anggaran selalu muncul saban tahun selama 20 tahun terakhir. Ini disebut oleh lembaga tersebut sebagai masalah fundamental yang belum bisa dibereskan. (Baca juga: Apa Kabar Penyerapan Anggaran? )
Robert menyatakan, terkait anggaran yang masih menganggur yang jumlahnya cukup besar, Rp274 triliun, tentu akan sulit untuk merealisasikannya di tahun ini. Di sisi lain, pandemi telah menghancurkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan penanganan kesehatan yang prima mengingat sudah banyak korban jiwa karena terpapar Covid-19. "Secara administrasi belanja itu tutup buku pada 15 Desember, jadi tidak mungkin ada belanja besar. Ini tinggal untuk penyelesaian administrasi saja. Kita tinggal melihat realisasi dari proyek, bukan realisasi anggaran," tuturnya.
Pada April lalu Kementerian Keuangan juga pernah memberikan peringatan kepada 381 pemda yang belum merealokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Namun, Robert menjelaskan pemerintah pusat harus memperhatikan secara detail realokasi yang dilakukan pemda. Dikhawatirkan di atas kertas sudah, tapi realisasinya belum. "Ini harus dilihat apa masalahnya? Kalau teknis, apa itu? (Misal) di lapangan sulit menyerap anggaran secara langsung. Atau memang masalah politis, yakni komitmen rendah. Kalau teknis, ini bisa jadi pembelajaran ke depan bagaimana strategi manajemen keuangan di masa pandemi. Belanja tetap terserap dan pihak ketiga menjalankan proyek di masa pandemi," paparnya.
Ke depan, kata Robert, harus ada jalan keluar agar realisasi serapan anggaran tidak lagi seret. Dia menyarankan pemerintah pusat, mulai dari Kemendagri hingga Kemenkeu, bisa memberikan sanksi kepada pemda yang serapan anggarannya rendah. Kemendagri bisa memberikan sanksi administrasi mulai dari teguran hingga menahan dana alokasi umum (DAU). Artinya, DAU untuk tahun depan tidak berikan karena yang ada belum terpakai. (Baca juga: Istana Sebut Anggaran COVID-19 Rp73 T sebagai Investasi Masa Depan NKRI )
Berdasarkan catatan KPPOD, rendahnya daya serap anggaran selalu muncul saban tahun selama 20 tahun terakhir. Ini disebut oleh lembaga tersebut sebagai masalah fundamental yang belum bisa dibereskan. (Baca juga: Apa Kabar Penyerapan Anggaran? )
Robert menyatakan, terkait anggaran yang masih menganggur yang jumlahnya cukup besar, Rp274 triliun, tentu akan sulit untuk merealisasikannya di tahun ini. Di sisi lain, pandemi telah menghancurkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan penanganan kesehatan yang prima mengingat sudah banyak korban jiwa karena terpapar Covid-19. "Secara administrasi belanja itu tutup buku pada 15 Desember, jadi tidak mungkin ada belanja besar. Ini tinggal untuk penyelesaian administrasi saja. Kita tinggal melihat realisasi dari proyek, bukan realisasi anggaran," tuturnya.
Pada April lalu Kementerian Keuangan juga pernah memberikan peringatan kepada 381 pemda yang belum merealokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Namun, Robert menjelaskan pemerintah pusat harus memperhatikan secara detail realokasi yang dilakukan pemda. Dikhawatirkan di atas kertas sudah, tapi realisasinya belum. "Ini harus dilihat apa masalahnya? Kalau teknis, apa itu? (Misal) di lapangan sulit menyerap anggaran secara langsung. Atau memang masalah politis, yakni komitmen rendah. Kalau teknis, ini bisa jadi pembelajaran ke depan bagaimana strategi manajemen keuangan di masa pandemi. Belanja tetap terserap dan pihak ketiga menjalankan proyek di masa pandemi," paparnya.
Ke depan, kata Robert, harus ada jalan keluar agar realisasi serapan anggaran tidak lagi seret. Dia menyarankan pemerintah pusat, mulai dari Kemendagri hingga Kemenkeu, bisa memberikan sanksi kepada pemda yang serapan anggarannya rendah. Kemendagri bisa memberikan sanksi administrasi mulai dari teguran hingga menahan dana alokasi umum (DAU). Artinya, DAU untuk tahun depan tidak berikan karena yang ada belum terpakai. (Baca juga: Istana Sebut Anggaran COVID-19 Rp73 T sebagai Investasi Masa Depan NKRI )
Lihat Juga :
