Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan
Kamis, 24 Desember 2020 - 07:09 WIB
loading...
A
A
A
"Saya meyakini peran wakil menteri sangat strategis dalam membantu menteri untuk mengatasi masalah atau isu-isu kesehatan. Apalagi, didukung dengan jajaran direktur jenderal yang punya kompetensi di bidangnya," ujar dia.
Pengamat politik Idil Akbar meminta kehadiran wamen harus diiringi dengan kejelasan job desk. Dengan demikian, nantinya kerja menteri dan wamen bisa efektif. "Efektivitas dalam penanganan COVID-19, misalnya. Menterinya menjalankan manajerial, wakilnya mengelola urusan teknis penanganan COVID-19," ujar dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat juga sepakat kerja wamen harus mampu mengakselerasi kinerja pemerintahan. "Dalam masa pandemi sukar jika hanya satu pimpinan. Bisa jadi berbagi manajerial di Kemenkes antara menkes dan wamenkes. Ini respons dalam rangka pandemi. Tinggal pendekatan Budi Gunadi. Dia sosok yang berhasil dengan latar belakang perbankan," tuturnya.
Cecep yakin jajaran Kemenkes yang kebanyakan berlatar dokter dan ahli kesehatan akan menerima kehadiran Budi Gunadi. Apalagi, buat para birokrat yang berpikiran terbuka. Budi, menurutnya, kemungkinan diplot untuk membenahi manajerial dan masalah kesehatan secara menyeluruh sekaligus memulihkan ekonomi dengan pendekatan kesehatan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa juga melihat pentingnya posisi wamen. Untuk posisi wamenkumham, misalnya, diperlukan mengingat kesibukan Menkumham dalam mengurus kementerian itu. "Sebenarnya keberadaan wakil menteri hukum dan HAM memang dibutuhkan jika dilihat kesibukan Pak Menteri dalam melayani banyaknya kegiatan kementerian," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Bila melihat profil singkat Edward Hiariej, SH MHum, dia yakin yang bersangkutan bisa memberi kontribusi yang positif di Kemenkumham. Karena itu, Supriansa meyakini bahwa akan semakin banyak pekerjaan di Kemenkumham yang bisa diselesaikan. "Beliau profesor di bidang hukum pidana sehingga sedikit atau banyak penyelesaian KUHP bisa cepat diatensi ke depan. Karena KUHP yang kita pakai sekarang kan masih banyak pengaruh zaman kolonial penjajahan Belanda. Itu salah satu yang terkait keilmuan beliau," ungkapnya. (dita angga/orick pakpahan/fahmi w bahtiar/kiswondari)
Pengamat politik Idil Akbar meminta kehadiran wamen harus diiringi dengan kejelasan job desk. Dengan demikian, nantinya kerja menteri dan wamen bisa efektif. "Efektivitas dalam penanganan COVID-19, misalnya. Menterinya menjalankan manajerial, wakilnya mengelola urusan teknis penanganan COVID-19," ujar dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat juga sepakat kerja wamen harus mampu mengakselerasi kinerja pemerintahan. "Dalam masa pandemi sukar jika hanya satu pimpinan. Bisa jadi berbagi manajerial di Kemenkes antara menkes dan wamenkes. Ini respons dalam rangka pandemi. Tinggal pendekatan Budi Gunadi. Dia sosok yang berhasil dengan latar belakang perbankan," tuturnya.
Cecep yakin jajaran Kemenkes yang kebanyakan berlatar dokter dan ahli kesehatan akan menerima kehadiran Budi Gunadi. Apalagi, buat para birokrat yang berpikiran terbuka. Budi, menurutnya, kemungkinan diplot untuk membenahi manajerial dan masalah kesehatan secara menyeluruh sekaligus memulihkan ekonomi dengan pendekatan kesehatan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa juga melihat pentingnya posisi wamen. Untuk posisi wamenkumham, misalnya, diperlukan mengingat kesibukan Menkumham dalam mengurus kementerian itu. "Sebenarnya keberadaan wakil menteri hukum dan HAM memang dibutuhkan jika dilihat kesibukan Pak Menteri dalam melayani banyaknya kegiatan kementerian," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Bila melihat profil singkat Edward Hiariej, SH MHum, dia yakin yang bersangkutan bisa memberi kontribusi yang positif di Kemenkumham. Karena itu, Supriansa meyakini bahwa akan semakin banyak pekerjaan di Kemenkumham yang bisa diselesaikan. "Beliau profesor di bidang hukum pidana sehingga sedikit atau banyak penyelesaian KUHP bisa cepat diatensi ke depan. Karena KUHP yang kita pakai sekarang kan masih banyak pengaruh zaman kolonial penjajahan Belanda. Itu salah satu yang terkait keilmuan beliau," ungkapnya. (dita angga/orick pakpahan/fahmi w bahtiar/kiswondari)
(abd)
