Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Keberatan Didakwa dengan Pasal Ini

DEPOK - Sidang dugaan kasus hoaks dengan terdakwa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan digelar di Pengadilan Negeri Depok, Senin (21/12/2020). Syahganda didakwa kasus hoaks terkait UU Cipta Kerja.

Sidang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan dakwaan. Terdakwa Syahganda berada di Bareskrim Polri, sedangkan hakim, JPU dan penasihat hukum berada di PN Depok.

Syahganda didakwa atas dua pasal. Dakwaan Pertama Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kedua Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ATAU Ketiga Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Tindakan terdakwa adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata JPU Arief Syafrianto membacakan dakwaan, Senin (21/12/2020).

( ).

Untuk diketahui, Pasal 14 ayat (1) berbunyi: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat (2) berbunyi: Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukumdengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sementara, Pasal 15 berbunyi: Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

( ).

Setelah dakwaan dibacakan, majelis hakim menanyakan pada terdakwa dan penasihat hukum apakah ada keberatan atau tidak. Penasihat hukum menjawab akan menyampaikan eksepsi pada sidang selanjutnya. "Kami akan susun eksepsinya," kata koordinator penasihat hukum, Abdullah Alkatiri.

Ketua Tim JPU Syahwan mengatakan, jika ada keberatan dari terdakwa maka bisa dibuktikan di pengadilan pada persidangan selanjutnya. "Kalau emang keberatan dibuktikan di pengadilan saja," katanya.

Sidang pun akan dilanjutkan pada 4 Januari 2021.