Aktivis 98 Desak Pemerintah Bentuk TPF Independen Kematian 6 Anggota FPI
Jum'at, 18 Desember 2020 - 08:11 WIB
loading...
Sejumlah Aktivis 98 mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) untuk mengungkapkan kematian 6 anggota Front Pembela Islam di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer (KM) 50. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Aktivis 98 mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) untuk mengungkapkan kematian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer (KM) 50.
Salah satu perwakilan Aktivis 98 Ubedilah Badrun menjabarkan beberapa alasan kasus ini harus diusut oleh TPFI. Pertama, kematian 6 orang warga tersebut dalam satu waktu dan menimbulkan pertanyaan publik. Kedua, diduga peristiwa tersebut disebabkan adanya tembakan aparat keamanan. Ketiga, aparat dimaksud disebut-sebut di bawah perintah tugas yang diembannya.
"Tindakan aparat keamanan tersebut bukanlah kategori peristiwa hukum biasa. Akan tetapi, masuk kategori hukum berat karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hidup warga negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/12/2020).
Aktivis 98 yang mendesak pembentukan TPFI antara lain, Ray Rangkuti, A. Wakil Kamal, Asep Supri, Andrianto, Teuku Syahrul Ansori, Erfi Firmansyah, Fuad Adnan, Aria Ator, M Jusril, dan Fahrus Zaman Fadhly.
Mereka meminta seluruh komponen bangsa untuk bersabar. Pembentukan TPFI, menurut Ubedilah, merupakan jalan yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Right, Convention Against Torture Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Mereka menilai TPFI merupakan cara yang tepat, elegan, profesional, dan terpercaya untuk mengungkap kasus ini. Kemudian, Ubedilah menyatakan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan dan melanjutkan proses reformasi di Polri. Tujuannya, Polri menjadi mandiri, profesional, dan humanis. "Sebab, ada semacam tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Polri semakin kehilangan independensi, profesionalitas, dan rasa humanisnya," ucapnya.
(Baca juga: Tim Dokter Pengautopsi Jenazah 6 Anggota FPI Bungkam Usai Diperiksa Komnas HAM ).
Salah satu perwakilan Aktivis 98 Ubedilah Badrun menjabarkan beberapa alasan kasus ini harus diusut oleh TPFI. Pertama, kematian 6 orang warga tersebut dalam satu waktu dan menimbulkan pertanyaan publik. Kedua, diduga peristiwa tersebut disebabkan adanya tembakan aparat keamanan. Ketiga, aparat dimaksud disebut-sebut di bawah perintah tugas yang diembannya.
"Tindakan aparat keamanan tersebut bukanlah kategori peristiwa hukum biasa. Akan tetapi, masuk kategori hukum berat karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hidup warga negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/12/2020).
Aktivis 98 yang mendesak pembentukan TPFI antara lain, Ray Rangkuti, A. Wakil Kamal, Asep Supri, Andrianto, Teuku Syahrul Ansori, Erfi Firmansyah, Fuad Adnan, Aria Ator, M Jusril, dan Fahrus Zaman Fadhly.
Mereka meminta seluruh komponen bangsa untuk bersabar. Pembentukan TPFI, menurut Ubedilah, merupakan jalan yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Right, Convention Against Torture Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Mereka menilai TPFI merupakan cara yang tepat, elegan, profesional, dan terpercaya untuk mengungkap kasus ini. Kemudian, Ubedilah menyatakan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan dan melanjutkan proses reformasi di Polri. Tujuannya, Polri menjadi mandiri, profesional, dan humanis. "Sebab, ada semacam tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Polri semakin kehilangan independensi, profesionalitas, dan rasa humanisnya," ucapnya.
(Baca juga: Tim Dokter Pengautopsi Jenazah 6 Anggota FPI Bungkam Usai Diperiksa Komnas HAM ).
Lihat Juga :
