Sengketa Hasil Pilkada 2020 Berpotensi Terjadi di 62 Daerah

Jum'at, 18 Desember 2020 - 08:00 WIB
loading...
Sengketa Hasil Pilkada...
Sengketa hasil berpeluang terjadi di 62 daerah penyelenggara Pilkada 2020. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah usai. Sejumlah daerah bahkan sudah menetapkan hasil, sedangkan beberapa masih melakukan rekapitulasi suara. Peluang terjadinya sengketa hasil cukup tinggi.

Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mengungkapkan setidaknya sudah tujuh pasangan calon (paslon) dari enam daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Koordinator Harian Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menyebutkan para paslon itu berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Kaimana, Musi Rawas Utara, Bulukumba, Karo, dan Konawe Kepulauan. Khusus Kabupaten Karo, ada dua paslon yang mengajukan gugatan di MK.

“Terdapat satu daerah dengan pilkada calon tunggal yang hasil penetapannya di ajukan ke MK oleh pemantau pemilihan. Daerah tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (18/12/2020).

(Baca: Penetapan Hasil Pilkada Surabaya Masih Tertunda, Saksi Layangkan Protes)

Ihsan memprediksi jumlah pemohon sengketa hasil akan terus meningkat. Sebab, beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, belum menetapkan hasil pilkada.

“Berdasarkan hasil pemantauan melalui Web Publikasi Sirekap, setidaknya terdapat 62 daerah yang potensial mengajukan sengketa ke MK. Sebarannya, 3 daerah pemilihan gubernur (pilgub), 9 pemilihan walikota (pilwakot), dan 53 pemilihan bupati (pilbup) karena selisih suara sangat tipis,” tuturnya.

(Baca: Hadapi Potensi Sengketa Pilkada, KPU Minta Jajaran di Daerah Lakukan Ini)

Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, KoDe Inisiatif mengingatkan para pihak yang mengajukan gugatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal itu untuk mencegah terjadi klaster sengketa hasil pilkada.

“Pengajuan sengketa ke MK harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang ada untuk meminimalisir konflik atau gesekan di masyarakat. Jika perlu, pengajuan sengketa hasil diajukan secara online,” pungkasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MK Terima 314 Gugatan...
MK Terima 314 Gugatan Hasil Pilkada, Ini Daftar Ketua di Setiap Panel Persidangan
Kemendagri Beri Pembekalan...
Kemendagri Beri Pembekalan 183 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020
Paslon 01 Unggul di...
Paslon 01 Unggul di PSU Pilkada Sabu Raijua, Tim Hukum: Kemenangan Demokrasi.
Denny Indrayana Yakin...
Denny Indrayana Yakin MK Diskualifikasi Pasangan Cagub Kalsel Sahbirin-Muhidin
Ini Pesan Khusus Tito...
Ini Pesan Khusus Tito Karnavian ke Bupati-Wali Kota Hasil Pilkada 2020
Yusril Sebut Pasca-PSU...
Yusril Sebut Pasca-PSU Pilkada Bakal Munculkan Persoalan Baru
Heboh Dana Pilkada Depok...
Heboh Dana Pilkada Depok 2020 Digunakan Buat Hiburan Malam
Wali Kota Pematangsiantar...
Wali Kota Pematangsiantar Terpilih Tak Juga Dilantik, Mendagri Diminta Batalkan Hasil Pilkada
Tak Kunjung Dilantik,...
Tak Kunjung Dilantik, DPRD dan Wakil Wali Kota Terpilih Akhirnya Bikin Kesepakatan Ini
Rekomendasi
Energi Menjadi Medan...
Energi Menjadi Medan Perang AS-China di Abad Ini
PLN EPI Targetkan Pengembangan...
PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
9 Tempat Paling Suci...
9 Tempat Paling Suci di Dunia, Nomor 5 Paling Populer bagi Orang Indonesia
Berita Terkini
Brigjen TNI Marinir...
Brigjen TNI Marinir Rino Rianto Resmi Jabat Dandenjaka, Pimpin Pasukan Elite TNI AL
7 Brigjen Pol Dimutasi...
7 Brigjen Pol Dimutasi oleh Kapolri pada Awal Mei Dalam Rangka Pensiun
Vesak Festival 2026,...
Vesak Festival 2026, Stafsus Menag Doakan Presiden Prabowo Diberi Kekuatan Memimpin Bangsa
Relawan Sebut Prabowo...
Relawan Sebut Prabowo Sedang Memimpin Perang Besar Melawan Mafia Ekonomi dan SDA
Ajakan Tobat Ekologis...
Ajakan Tobat Ekologis Menteri Jumhur Sangat Tepat dan Relevan
KPK Sebut Penerimaan...
KPK Sebut Penerimaan Murid Baru Masih Dibayangi Pungli
Infografis
Ragam Tradisi Menyambut...
Ragam Tradisi Menyambut Bulan Ramadan di Berbagai Daerah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved