Politikus PKS Desak Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Bikin Kebijakan

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 selama kuartal I 2020. Netty mengaku prihatin dan sedih mengikuti rapat-rapat DPR dengan pemerintah selama masa sidang kemarin, masa persidangan III 2019-2020.

"Sudahlah kesempatan berbicara terbatas karena rapat daring, mitra kerja dari pemerintah juga kurang sigap dan antisipatif dalam menjalankan program. Saya melihat kepanikan di sana-sini," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Kurang Sensitif terhadap Masalah Rakyat)

Maka itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap pemerintah dalam kwartal ke depan lebih serius dan tidak ugal-ugalan dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi COVID-19. "Jangan ada lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Corona," ujarnya. (Baca juga: Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA)

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR ini pun berpendapat, kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten dan selalu membuat gaduh masyarakat. "Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten seperti membolehkan warga di bawah 45 tahun bekerja. Padahal curva pandemi Corona masih terus meningkat," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.

Selain itu kebijakan aneh lainnya yang menjadi perhatian Netty adalah masalah Program Kartu Prakerja. Dia menilai program ini adalah program yang tidak adil ke sebagian pihak serta sia-sia.

"Kartu Prakerja itu program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Corona. Coba tanya ke lulusan prakerja, bisa langsung kerja-kah mereka sekarang? Ini program buang-buang anggaran di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat," kata Netty.

Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bantuan sosial yang terkordinasi dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan. "Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi dan merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan," tegasnya.

Netty mengatakan, di masa reses yang panjang ini, 13 Mei -14 Juni 2020, dia dan seluruh anggota DPR akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. "Rakyat pasti bertanya pada kami sebagai wakilnya tentang sengkarut persoalan bansos, BPJS, Kartu Prakerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan," katanya.