Politikus PKS Desak Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Bikin Kebijakan
Rabu, 13 Mei 2020 - 15:12 WIB
loading...
A
A
A
"Kartu Prakerja itu program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Corona. Coba tanya ke lulusan prakerja, bisa langsung kerja-kah mereka sekarang? Ini program buang-buang anggaran di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat," kata Netty.
Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bantuan sosial yang terkordinasi dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan. "Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi dan merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan," tegasnya.
Netty mengatakan, di masa reses yang panjang ini, 13 Mei -14 Juni 2020, dia dan seluruh anggota DPR akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. "Rakyat pasti bertanya pada kami sebagai wakilnya tentang sengkarut persoalan bansos, BPJS, Kartu Prakerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan," katanya.
Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bantuan sosial yang terkordinasi dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan. "Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi dan merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan," tegasnya.
Netty mengatakan, di masa reses yang panjang ini, 13 Mei -14 Juni 2020, dia dan seluruh anggota DPR akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. "Rakyat pasti bertanya pada kami sebagai wakilnya tentang sengkarut persoalan bansos, BPJS, Kartu Prakerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan," katanya.
(cip)
