Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Kurang Sensitif terhadap Masalah Rakyat

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan terus menuai kritik. Kali ini, kritikan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ossy Dermawan.

Ossy menilai pemerintah kurang sensitif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi rakyat. "Kami juga memandang bahwa momentum kenaikan iuran BPJS di saat rakyat sedang menghadapi permasalahan kesehatan dan masalah ekonomi, kurang sensitif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi rakyat," ujar Ossy Dermawan kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: Iuran BPJS Dinaikkan Lagi, Pemerintah Dinilai Tak Punya Empati )

Dia memahami bahwa dampak dari permasalahan COVID-19 ini tak lagi hanya menyerang kaum miskin namun juga telah merambah perekonomian kaum menengah. Di samping itu, dia memandang bahwa kenaikan iuran BPJS yang sempat 'dianulir' oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan Februari lalu menandakan bahwa kondisi ruang fiskal negara cukup sempit saat ini.

"Mungkin hal ini disebabkan oleh kondisi wabah COVID-19 yang menekan ekonomi nasional kita," ucapnya.

Kendati demikian, dia berharap agar pemerintah tidak membebani rakyatnya di kala kondisi perekonomian yang sulit seperti ini. "Demokrat berpandangan bahwa jika harus ada yang susah antara negara dan rakyat, maka sebaiknya cukup negara yang susah dan bukannya rakyat," paparnya. (Baca juga: Tarif BPJS Tak Kunjung Turun, Kondisi Ekonomi Masyarakat Kian Sulit )

Partai Demokrat pun memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran secara tepat, mana anggaran yang perlu ditunda dan mana anggaran yang menjadi prioritas. "Dengan prinsip seperti ini maka kami yakin pemerintah akan mendapatkan pilihan kebijakan yang tepat, bijak dan rasional," pungkasnya.