Soal Vaksin Corona, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Secara Lengkap dan Valid
Selasa, 15 Desember 2020 - 16:30 WIB
loading...
A
A
A
Sebelum diedarkan, vaksin harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan emergency use authorization (EUA). Dia mengungkapkan salah satu masalah pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini adalah komunikasi yang tidak baik.
Untuk itu, pemerintah diminta memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan valid. Dengan demikian, akan meredam keresahan di masyarakat.
"Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribus, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) membaik. Simpang siur mengenai jual-beli Vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," tuturnya.
Mardani menyarankan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin. Lalu, perlu dijelaskan informasi mengenai mekanisme vaksinasi dan pembelian vaksin jalur mandiri.
"Namun, tentu kita berharap pemerintah mau menanggung biaya vaksin melalui mekanisme program khusus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2017. Mengingat vaksin menjadi kebutuhan publik sebagai upaya mempercepat kekebalan komunitas," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah diminta memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan valid. Dengan demikian, akan meredam keresahan di masyarakat.
"Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribus, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) membaik. Simpang siur mengenai jual-beli Vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," tuturnya.
Mardani menyarankan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin. Lalu, perlu dijelaskan informasi mengenai mekanisme vaksinasi dan pembelian vaksin jalur mandiri.
"Namun, tentu kita berharap pemerintah mau menanggung biaya vaksin melalui mekanisme program khusus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2017. Mengingat vaksin menjadi kebutuhan publik sebagai upaya mempercepat kekebalan komunitas," jelasnya.
Lihat Juga :
