Soal Vaksin Corona, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Secara Lengkap dan Valid

Selasa, 15 Desember 2020 - 16:30 WIB
loading...
Soal Vaksin Corona,...
PKS meminta pemerintah perbaiki komunikasi mengenai vaksin. Polemik mengenai salah satu vaksin yang akan digunakan di Indonesia, Sinovac, harus diakhiri. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) meminta pemerintah memperbaiki komunikasi mengenai vaksin Corona (Covid-19). Polemik mengenai salah satu vaksin yang akan digunakan di Indonesia, Sinovac, harus segera diakhiri.

(Baca juga: MPR Minta Pemerintah Tutup Celah Komersialisasi Vaksin Covid-19)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan mengenai rencana vaksinasi ini. Dia menyebutkan kehadiran 1,2 juta vaksin Sinovac merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac China jika Uji Klinis Tak Memadai)

"Perlu diingat bahwa vaksin yang datang harus segera diuji klinis. Sementara ini, Sinovac belum mengeluarkan uji klinis tahap III. Begitu juga dengan sertifikasi halalnya," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Selasa (15/12/2020).

Sebelum diedarkan, vaksin harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan emergency use authorization (EUA). Dia mengungkapkan salah satu masalah pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini adalah komunikasi yang tidak baik.

Untuk itu, pemerintah diminta memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan valid. Dengan demikian, akan meredam keresahan di masyarakat.

"Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribus, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) membaik. Simpang siur mengenai jual-beli Vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," tuturnya.

Mardani menyarankan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin. Lalu, perlu dijelaskan informasi mengenai mekanisme vaksinasi dan pembelian vaksin jalur mandiri.

"Namun, tentu kita berharap pemerintah mau menanggung biaya vaksin melalui mekanisme program khusus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 12 Tahun 2017. Mengingat vaksin menjadi kebutuhan publik sebagai upaya mempercepat kekebalan komunitas," jelasnya.

Vaksin dapat dikategorikan program khusus sesuai Pasal 9 PMK tersebut. Vaksinasi khusus itu untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Lulusan Universitas Indonesia itu menyatakan pandemi ini sudah menjadi bencana nasional merupakan kondisi khusus. Terakhir, dia meminta imunisasi masyarakat tidak dilakukan terburu-buru.

"Prinsip kehati-hatian demi keselamatan masyarakat di atas segalanya. Saat ini berikan kesempatan BPOM untuk bekerja agar kita semua tetap aman jika tiba saatnya vaksinasi," pungkasnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
PAN dan PKS Dukung Prabowo...
PAN dan PKS Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Bahlil: Kalau Kita Mah Bukan Sinyal Lagi
Jazuli Ingatkan Kader...
Jazuli Ingatkan Kader PKS Jangan Ada yang Merasa Masih Oposisi
Giliran PKS Beri Sinyal...
Giliran PKS Beri Sinyal Dukung Prabowo di Pilpres 2029
HNW Tak Bantah Mendikti...
HNW Tak Bantah Mendikti Saintek Brian Yuliarto Pernah Jadi Kader PKS
Mendikti Saintek Brian...
Mendikti Saintek Brian Yuliarto Sangkal Representasi PKS: Saya dari ITB
Prabowo Didorong Gerindra...
Prabowo Didorong Gerindra Maju Pilpres 2029, Ini Kata PKS
Mengenal HMPV yang Buat...
Mengenal HMPV yang Buat RS di China Kebanjiran Pasien, Gejalanya Mirip Covid-19
Legawa Hasil Pilkada...
Legawa Hasil Pilkada Jakarta, PKS: Semoga Pemimpin Baru Melayani Rakyat
Mardani PKS Nilai Mesin...
Mardani PKS Nilai Mesin Parpol RIDO Tak Optimal, Singgung soal Logistik Pilkada
Rekomendasi
Gervonta Davis vs Lamont...
Gervonta Davis vs Lamont Roach 2: Duel Ulang Penuntasan Dendam
Kontak Tembak di Puncak...
Kontak Tembak di Puncak Jaya, 2 Personel Satgas Ops Damai Cartenz-2025 Gugur
Kejar Pertumbuhan 8%,...
Kejar Pertumbuhan 8%, Kemenperin Akselerasi Industri Maritim
Berita Terkini
Momen Hangat Airlangga...
Momen Hangat Airlangga Lepas Kepulangan PM Australia Albanese
Kapolri dan Menteri...
Kapolri dan Menteri Pertanian Panen Raya Jagung di Bone, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Ganjar Pranowo, Panda...
Ganjar Pranowo, Panda Nababan, hingga TB Hasanuddin Hadiri Sidang Hasto
Giliran Hasyim Asyari...
Giliran Hasyim Asyari dan Penyelidik KPK Bersaksi di Sidang Hasto Kristiyanto
India-Pakistan: Mozaik...
India-Pakistan: Mozaik Identitas, Kekuasaan, dan Mimpi yang Terbelah
Ray Rangkuti Dorong...
Ray Rangkuti Dorong Kaesang Maju Lawan Jokowi di Pemilihan Ketum PSI
Infografis
Setelah Rudal dan Jet...
Setelah Rudal dan Jet Tempur, Ukraina Sekarang Minta Kapal Selam
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved