Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dinilai Bisa Munculkan Konflik Agraria

Kamis, 16 April 2020 - 18:56 WIB
loading...
A A A
Dewi memahami bisa RUU tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, hal itu ditempuh dengan cara pengadaan tanah dan pembebasan lahan masyarakat.

Dia menilai, Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah, dan pemegang proyek telah mengiming-imingi petani, masyarakat desa dengan maksud untuk menggusur lahan mereka. Hal itu dilakukan dengan memberikan janji lapangan kerja dengan upah rendah untuk para pengusaha kakap.

"Jika kami tak mau melepas tanah, kami ditakuti dengan perampasan atau konsinyasi, katanya harus pergi ke pengadilan mengambil ganti rugi yang dipaksakan. Banyak yang telah kehilangan kerja, kehilangan usaha-usaha taninya yang dilibas, wilayah adatnya, kehilangan tumpuan hidupnya akibat perampasan tanah tersebut," tegas dia.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil meminta, agar publik juga mempelajari lebih dulu mengenai RUU Cipta Kerja sebelum menolaknya. Apalagi, salah satu tujuan beleid itu untuk menjawab persoalan pengangguran yang di Indonesia. Saat ini ada 7,2 juta penganggur di Indonesia, ditambah 2 juta tenaga kerja baru tiap tahun mencari pekerjaan.

"Aduh, sayang sekali anda menolak apa yang anda tidak tahu. Tolong pelajari RUU tersebut dulu. Jangan asal tolak. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh penciptaan kerja, maka anak-anak kita akan menjadi penganggur," terang Sofyan.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Bawa Kasus PT TPL...
DPR Bawa Kasus PT TPL ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
Hasil Pertemuan Pimpinan...
Hasil Pertemuan Pimpinan DPR, Menteri, dan Petani: Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
Bahas Konflik Agraria...
Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank
Buktikan Negara Hukum,...
Buktikan Negara Hukum, Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Kasus Pagar Laut
HGB Sudah Resmi Tapi...
HGB Sudah Resmi Tapi Dikucilkan
Reforma Agraria Harus...
Reforma Agraria Harus Berpihak pada Kaum Marjinal dan Masyarakat Miskin
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan SK Hutan Adat Jambi hingga Bali Seluas 1.175 Hektare
Investasi Hijau di Puncak...
Investasi Hijau di Puncak Bogor, Transformasi Konflik Agraria Menjadi Ekowisata Bermakna
LBH Ansor Dampingi Transmigran...
LBH Ansor Dampingi Transmigran Muba Aksi Damai di Kementrans Tuntut Keadilan
Rekomendasi
Ini Susunan Direksi...
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Telkomsel 2026
Pertamax Naik Picu Migrasi...
Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
Kembangkan Kasus Gading...
Kembangkan Kasus Gading Gajah, Polda Riau Telusuri Aliran Dana Rp1,8 Miliar
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
Waspada! 4 Makanan Ini...
Waspada! 4 Makanan Ini Bisa Picu Kesemutan di Tangan dan Kaki
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved