Kemenpan RB Pastikan Rekruitmen 1 Juta Guru di 2021

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) tahun depan.

Adapun seleksi yang dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Khusus untuk formasi guru, Tjahjo mengatakan akan dibuka sebanyak 1 juta pada tahun depan. Pihaknya masih menunggu usulan kebutuhan PPPK formasi guru dari daerah hingga 31 Desember mendatang. “Sampai dengan akhir Agustus 2021 baru 174.077 formasi Guru PPPK yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yakni dari 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota,” tuturnya.

Dia mengatakan, jajarannya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan tersebut di tahun depan. Dia berharap formasi dapat diumumkan pada Maret. “Pada Januari dan Februari 2021 akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap usulan yang masuk tersebut. Diharapkan pada awal Maret 2021, formasi sudah bisa ditetapkan dan diumumkan,” ujarnya.

Selain formasi guru, lanjut Tjahjo pemerintah juga telah menerima berbagai usulan formasi kebutuhan CPNS dan PPPK yang totalnya mencapai 551.342 formasi. “Total usulan yang masuk untuk instansi pusat sejumlah 113.172 dan pemerintah daerah 438.170,” katanya.

Tjahjo mengatakan bersamaan dengan itu KemenPANRB akan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan rekrutmen ASN tahun 2021. Baik dari jalur CPNS maupun jalur PPPK. “Diperkirakan proses pendaftaran sudah bisa dimulai bulan April-Mei 2021,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR yang membidangi bidang Pendidikan Syaiful Huda meminta agar para organasasi guru turut aktif mengkoordinasikan anggotanya agar siap mengikuti seleksi ASN dari jalur PPPK. Menurutnya kesempatan yang dibuka pemerintah bagi guru honorer bisa menjadi peluang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan yang selama ini memprihatinkan. “Kami berharap para guru honorer juga serius mengikuti seleksi ini dengan menyiapkan dokumen persyaratan hingga menyiapkan kemampuan kompetensi agar lolos menjadi ASN melalui jalur PPPK,” katanya.

Kendati demikian, Huda juga meminta kepada pemerintah agar serius memastikan hak-hak para guru honorer jika mereka benar-benar lolos sebagai PPPK. Dia berharap kejadian di tahun 2019 kembali terulang di mana ada puluhan ribu guru yang lolos PPPK, namun tak kunjung mendapatkan surat keputusan pengangkatan sehingga tidak bisa menikmati hak keuangan dan tunjangan lainnya. Dita angga