Soal Aliran Dana Suap Bansos Covid-19 ke Parpol, KPK Bilang Begini
loading...
Juliari Batubara ditahan KPK lantaran kasus bansos Covid-19 Kementerian Sosial. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal terus mengusut aliran uang terkait kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial ( bansos ) dalam penanganan pandemi Covid-19. Tidak menutup kemungkinan KPK bakal memanggil saksi dari PDIP .
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka. Juliari merupakan kader PDIP dengan mengemban jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP Periode 2019-2024.
"Terkait aliran (dana ke PDIP ) tentu ini materi penyidikan yang akan terus digali dan dikonfirmasi dari saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (12/12/2020).
Ali pun menegaskan bahwa perkara yang ditangani KPK tidak memiliki latar belakang sosial politik. Sebab, perkara yang ditangani KPK murni penegakan hukum "Perlu kami tegaskan, perkara-perkara yang ditangani KPK murni penegakan hukum bukan soal terkait adanya latar belakang sosial politik para pelakunya," jelasnya.
Sebelumnya, PDIP mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
( ).
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis resmi yang diterima SINDOnews, Minggu (6/12/2020).
Diketahui, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.
Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos . Kemudian, dua pihak swasta yakni Ardian IM serta Harry Sidabuke.
( ).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka. Juliari merupakan kader PDIP dengan mengemban jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP Periode 2019-2024.
"Terkait aliran (dana ke PDIP ) tentu ini materi penyidikan yang akan terus digali dan dikonfirmasi dari saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (12/12/2020).
Ali pun menegaskan bahwa perkara yang ditangani KPK tidak memiliki latar belakang sosial politik. Sebab, perkara yang ditangani KPK murni penegakan hukum "Perlu kami tegaskan, perkara-perkara yang ditangani KPK murni penegakan hukum bukan soal terkait adanya latar belakang sosial politik para pelakunya," jelasnya.
Sebelumnya, PDIP mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
( ).
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis resmi yang diterima SINDOnews, Minggu (6/12/2020).
Diketahui, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.
Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos . Kemudian, dua pihak swasta yakni Ardian IM serta Harry Sidabuke.
( ).
Explore More