Geledah Rumah Eks Sekda Kota Banjar, KPK Amankan Berbagai Dokumen

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah rumah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, pada Kamis, 10 Desember 2020, kemarin. Selain rumah eks Sekda, penyidik juga menggeledah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar.

Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah bukti tambahan.

"Kamis (10/12/2020), tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di dua lokasi yakni di rumah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar dan rumah kediaman Mantan Sekda Banjar," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (11/12/2020).

(Baca: Tenaga Medis-Pegawai Puskesmas Banjaran Kota Sumringah Terima Bantuan MNC Peduli)

Penyidik berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Adapun, barang bukti yang diamankan dalam penggledahan tersebut yakni, berbagai macam dokumen yang disinyalir terkait pengerjaan proyek di Kota Banjar.

"Barang yang ditemukan dan diamankan diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. Berikutnya penyidik akan menganalisa dokumen dimaksud untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," terangnya.

Sekadar informasi, KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun memang, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.

(Baca: Ditahan KPK, Rizal Djalil Merasa Ditikam dari Belakang)

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Salah satu lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, beberapa waktu lalu.