Ahli Kesehatan Masyarakat Buka Kemungkinan Terjadinya Klaster Pilkada
Kamis, 10 Desember 2020 - 15:15 WIB
loading...
Warga memberikan hak suaranya pada Pilkada Depok di TPS 64, Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). FOTO/SINDOnews/HASIHOLAN SIAHAAN
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Lalu, apakah pemungutan suara yang telah berlangsung kemarin berpotensi terjadi klaster penularan virus corona ?
"Kemarin bangsa kita telah menyelanggarakan, khususnya di 9 provinsi, 37 kota dan 274 kabupaten. Total yang ikut pesta itu jumlah pemilihnya itu ada 275 juta. Nah kalau dilihat dari aspek potensi penularan, sangat berpotensi (klaster) ini akan terjadi," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Ede Surya Darmawan dalam diskusi secara virtual, Kamis (2/10/2020).
Ede pun mengungkapkan ia telah mengingatkan kepada pengawas, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Kepolisian untuk mengawasi agar protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin. (Baca juga: Gara-Gara Bobby-Aulia Unggul di Pilkada Medan, Ustaz Abdul Somad Trending )
"Nah kemarin itu juga kami mewanti-wanti supaya Bawaslu, Kepolisian dan juga pihak-pihak lain itu bisa memberikan pengawasan yang baik, supaya masyarakat disiplin dan tentu saja para petugas juga menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Bahkan, kata Ede, jika dilihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah bahwa banyak yang tidak disiplin menerapan protokol kesehatan. "Apakah ada potensi klaster? Kalau lihat beberapa TPS, yang dikirimkan oleh teman-teman yang di daerah kirimkan ke saya fotonya ya, memang penerapan disiplinnya itu kurang bagus ya," katanya.
"Tempat duduk, baik antara petugas itu ada yang kurang dari 1 meter. Begitu juga tempat menunggu tempat duduknya para pemilih itu juga ada yang kurang 1 meter. Kemudian ada juga yang melihat daftar pemilih gitu ya, bareng-bareng. Itu juga barangkali beberapa hal potensi yang seharusnya tidak terjadi gitu ya," ujar Ede. (Baca juga: Pilkada Serentak Sudah Terapkan Protokol Kesehatan )
Ia erharap dua hingga tiga minggu ke depan tidak terjadi lonjakan kasus akibat Pilkada. "Nah, mudah-mudahan sih dalam dua minggu ke depan atau 3 minggu depan, kita tidak mengalami lonjakan kasus," katanya.
"Kemarin bangsa kita telah menyelanggarakan, khususnya di 9 provinsi, 37 kota dan 274 kabupaten. Total yang ikut pesta itu jumlah pemilihnya itu ada 275 juta. Nah kalau dilihat dari aspek potensi penularan, sangat berpotensi (klaster) ini akan terjadi," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Ede Surya Darmawan dalam diskusi secara virtual, Kamis (2/10/2020).
Ede pun mengungkapkan ia telah mengingatkan kepada pengawas, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Kepolisian untuk mengawasi agar protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin. (Baca juga: Gara-Gara Bobby-Aulia Unggul di Pilkada Medan, Ustaz Abdul Somad Trending )
"Nah kemarin itu juga kami mewanti-wanti supaya Bawaslu, Kepolisian dan juga pihak-pihak lain itu bisa memberikan pengawasan yang baik, supaya masyarakat disiplin dan tentu saja para petugas juga menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Bahkan, kata Ede, jika dilihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah bahwa banyak yang tidak disiplin menerapan protokol kesehatan. "Apakah ada potensi klaster? Kalau lihat beberapa TPS, yang dikirimkan oleh teman-teman yang di daerah kirimkan ke saya fotonya ya, memang penerapan disiplinnya itu kurang bagus ya," katanya.
"Tempat duduk, baik antara petugas itu ada yang kurang dari 1 meter. Begitu juga tempat menunggu tempat duduknya para pemilih itu juga ada yang kurang 1 meter. Kemudian ada juga yang melihat daftar pemilih gitu ya, bareng-bareng. Itu juga barangkali beberapa hal potensi yang seharusnya tidak terjadi gitu ya," ujar Ede. (Baca juga: Pilkada Serentak Sudah Terapkan Protokol Kesehatan )
Ia erharap dua hingga tiga minggu ke depan tidak terjadi lonjakan kasus akibat Pilkada. "Nah, mudah-mudahan sih dalam dua minggu ke depan atau 3 minggu depan, kita tidak mengalami lonjakan kasus," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
