Tahapan Pilkada Masih Panjang, Tetap Waspada Covid-19!
loading...
Kekhawatiran akan munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sepertinya kecil kemungkinan terjadi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kekhawatiran akan munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sepertinya kecil kemungkinan terjadi. Berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan protokol kesehatan (prokes) di hari pencoblosan yang berlangsung kemarin sangat tinggi.
Memang, pada saat pemerintah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, banyak pihak yang khawatir akan munculnya klaster baru penularan Covid-19. Namun, berkat kerja sama dan kesadaran kolektif seluruh unsur lapisan masyarakat yang disiplin menerapkan prokes, kekhawatiran itu mampu dijawab tuntas. (Baca: Begini Adab Serta Doa Keluar dan Masuk Masjid)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku bersyukur dengan laporan dari Satgas Penanganan Covid-19 terkait pelaksanaan pencoblosan serentak di pilkada kemarin. Dari hasil pemantauan kepatuhan menggunakan masker di angka 96,59% dan menjaga jarak mencapai 91,46%.
“Saya atau kita semua bergembira atau bersyukur. Jadi, sebenarnya tidak ada kaitan antara membesarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada. Seperti data yang kita lihat tadi. Mengapa? Karena, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk itu (menerapkan prokes penanganan Covid-19),” kata Mahfud, dalam keterangan persnya, kemarin.
Namun begitu, Mahfud mengingatkan bahwa tahapan pilkada masih akan berlangsung setelah pemungutan suara. Dia meminta agar kewaspadaan tetap dijaga. Tahapan pilkada masih akan berlangsung sampai akhirnya keputusan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diteruskan dengan pelantikan terhadap mereka yang dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. “Oleh sebab itu, teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini,” tandasnya. (Baca juga: Unsoed Kukuhkan 4 Guru Besar Baru)
Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa saat hari pencoblosan kemarin, Satgas melakukan pemantauan pilkada melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC) di 34 ribuan titik. Dari laporan per pukul 13.00 WIB kemarin, spesifik untuk hari pelaksanaan pilkada sudah 227.492 di 34.014 titik di 299 kabupaten/kota dari 33 provinsi terpantau.
“Kepatuhan terhadap protokol kesehatan di pilkada cukup tinggi, yakni di atas 90%. Ini laporan dari pemilih yang melaksanakan pilkada di mana perilaku menggunakan masker kepatuhannya di angka 96,59%. Menjaga jarak laporan yang kami terima kepatuhannya 91,46%,” ujarnya, saat konferensi pers, kemarin.
Dia mengungkapkan, di hari pencoblosan kemarin ada teguran yang diberikan kepada pemilih yang tidak menjalankan prokes, bahkan ada 128.094 pemilih yang diingatkan. Paling banyak teguran di Sumatera Utara, sempat juga di Bali yang setelah diingatkan berubah. (Baca juga: Mau Suntik Vaksin Covid-19, Lihat Dulu Daftar Harganya!)
Sementara dari data zona risiko daerah peserta pilkada terdapat 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 220 di risiko sedang, 56 risiko rendah, dan 4 pada zona hijau. “Setiap pekannya kita evaluasi. Kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini trennya (kasus Covid-19) sama antara pilkada dan nonpilkada,” tuturnya.
Ketua Satgas Tegur Kepala Daerah
Di tempat terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga mengaku sempat menegur sejumlah pejabat daerah. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya teguran terhadap kepatuhan prokes di sejumlah daerah penyelenggara pilkada.
“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas, kami menghubungi pejabat terkait," katanya, dalam keterangan persnya, kemarin.
Dia berharap dengan teguran tersebut pemerintah daerah dapat langsung melakukan perbaikan. “Kita lihat datanya sudah masuk di kelompok 10 besar (pelanggaran prokes). Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan, pasti akan ada perubahan. Dan, ini yang kita harapkan kerja sama antara pusat dan daerah berjalan baik. Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita,” ungkapnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Rawat Pasien)
Doni kembali meminta agar semua pihak tidak kendur dalam menjalankan prokes. Menurutnya, sebuah prestasi jika penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan aman dari Covid-19 . “Oleh karena itu, kerja keras semua pihak kami harapkan tidak kendur. Tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang, melihat perkembangan,” ujarnya.
“Begitu ada pelanggaran, langsung diingatkan. Jangan tunggu ada pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran, didahului peringatan-peringatan. Insya Allah, kalau ini bisa kita lakukan, semua akan berjalan baik. Berjalan lancar,” tandasnya.
Doni kembali mengingatkan, meski kepatuhan prokes di pilkada cukup baik, tidak boleh berpuas diri. Apalagi, tahapan-tahapan pilkada belum berakhir. Bahkan, proses penghitungan suara pilkada yang masih berlangsung berpotensi menimbulkan kerumunan. (Baca juga: Investasi Kunci Bangkitnya Ekonomi di 2021)
"Kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya, jangan lengah, jangan kendur. Kami meminta siapa pun untuk tidak segan menegur jika ada yang tidak menjalankan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada. Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," katanya.
Sementara dari Bandung, Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menilai penerapan prokes di Pilkada Serentak 2020 dalam wilayah Provinsi Jawa Barat umumnya sudah baik. Ridwan Kamil sendiri sempat meninjau langsung dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Bandung. Lokasi pertama, yakni tempat pemungutan suara (TPS) 5 di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dan lokasi kedua, yakni TPS 8 yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
"Secara umum, prosedur sudah baik yah. Orang datang cuci tangan dulu, kemudian dites suhu, pake sarung tangan plastik. Kemudian, para petugas saya lihat juga ditambahi face shield untuk menguatkan prosedur kesehatan," tutur pria yang akrab disapa Kang Emil ini. (Lihat videonya: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-detik Penembakan laskar FPI)
Selain menerapkan prokes ketat di TPS, Kang Emil juga memastikan bahwa seluruh petugas yang terlibat dalam pemungutan hingga penghitungan suara nanti sudah menjalani tes dengan hasil negatif Covid-19. (Dita Angga/Binti Mufarida/Agung Bakti Sarasa)
Memang, pada saat pemerintah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, banyak pihak yang khawatir akan munculnya klaster baru penularan Covid-19. Namun, berkat kerja sama dan kesadaran kolektif seluruh unsur lapisan masyarakat yang disiplin menerapkan prokes, kekhawatiran itu mampu dijawab tuntas. (Baca: Begini Adab Serta Doa Keluar dan Masuk Masjid)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku bersyukur dengan laporan dari Satgas Penanganan Covid-19 terkait pelaksanaan pencoblosan serentak di pilkada kemarin. Dari hasil pemantauan kepatuhan menggunakan masker di angka 96,59% dan menjaga jarak mencapai 91,46%.
“Saya atau kita semua bergembira atau bersyukur. Jadi, sebenarnya tidak ada kaitan antara membesarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada. Seperti data yang kita lihat tadi. Mengapa? Karena, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk itu (menerapkan prokes penanganan Covid-19),” kata Mahfud, dalam keterangan persnya, kemarin.
Namun begitu, Mahfud mengingatkan bahwa tahapan pilkada masih akan berlangsung setelah pemungutan suara. Dia meminta agar kewaspadaan tetap dijaga. Tahapan pilkada masih akan berlangsung sampai akhirnya keputusan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diteruskan dengan pelantikan terhadap mereka yang dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. “Oleh sebab itu, teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini,” tandasnya. (Baca juga: Unsoed Kukuhkan 4 Guru Besar Baru)
Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa saat hari pencoblosan kemarin, Satgas melakukan pemantauan pilkada melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC) di 34 ribuan titik. Dari laporan per pukul 13.00 WIB kemarin, spesifik untuk hari pelaksanaan pilkada sudah 227.492 di 34.014 titik di 299 kabupaten/kota dari 33 provinsi terpantau.
“Kepatuhan terhadap protokol kesehatan di pilkada cukup tinggi, yakni di atas 90%. Ini laporan dari pemilih yang melaksanakan pilkada di mana perilaku menggunakan masker kepatuhannya di angka 96,59%. Menjaga jarak laporan yang kami terima kepatuhannya 91,46%,” ujarnya, saat konferensi pers, kemarin.
Dia mengungkapkan, di hari pencoblosan kemarin ada teguran yang diberikan kepada pemilih yang tidak menjalankan prokes, bahkan ada 128.094 pemilih yang diingatkan. Paling banyak teguran di Sumatera Utara, sempat juga di Bali yang setelah diingatkan berubah. (Baca juga: Mau Suntik Vaksin Covid-19, Lihat Dulu Daftar Harganya!)
Sementara dari data zona risiko daerah peserta pilkada terdapat 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 220 di risiko sedang, 56 risiko rendah, dan 4 pada zona hijau. “Setiap pekannya kita evaluasi. Kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini trennya (kasus Covid-19) sama antara pilkada dan nonpilkada,” tuturnya.
Ketua Satgas Tegur Kepala Daerah
Di tempat terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga mengaku sempat menegur sejumlah pejabat daerah. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya teguran terhadap kepatuhan prokes di sejumlah daerah penyelenggara pilkada.
“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas, kami menghubungi pejabat terkait," katanya, dalam keterangan persnya, kemarin.
Dia berharap dengan teguran tersebut pemerintah daerah dapat langsung melakukan perbaikan. “Kita lihat datanya sudah masuk di kelompok 10 besar (pelanggaran prokes). Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan, pasti akan ada perubahan. Dan, ini yang kita harapkan kerja sama antara pusat dan daerah berjalan baik. Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita,” ungkapnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Rawat Pasien)
Doni kembali meminta agar semua pihak tidak kendur dalam menjalankan prokes. Menurutnya, sebuah prestasi jika penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan aman dari Covid-19 . “Oleh karena itu, kerja keras semua pihak kami harapkan tidak kendur. Tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang, melihat perkembangan,” ujarnya.
“Begitu ada pelanggaran, langsung diingatkan. Jangan tunggu ada pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran, didahului peringatan-peringatan. Insya Allah, kalau ini bisa kita lakukan, semua akan berjalan baik. Berjalan lancar,” tandasnya.
Doni kembali mengingatkan, meski kepatuhan prokes di pilkada cukup baik, tidak boleh berpuas diri. Apalagi, tahapan-tahapan pilkada belum berakhir. Bahkan, proses penghitungan suara pilkada yang masih berlangsung berpotensi menimbulkan kerumunan. (Baca juga: Investasi Kunci Bangkitnya Ekonomi di 2021)
"Kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya, jangan lengah, jangan kendur. Kami meminta siapa pun untuk tidak segan menegur jika ada yang tidak menjalankan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada. Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," katanya.
Sementara dari Bandung, Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menilai penerapan prokes di Pilkada Serentak 2020 dalam wilayah Provinsi Jawa Barat umumnya sudah baik. Ridwan Kamil sendiri sempat meninjau langsung dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Bandung. Lokasi pertama, yakni tempat pemungutan suara (TPS) 5 di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dan lokasi kedua, yakni TPS 8 yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
"Secara umum, prosedur sudah baik yah. Orang datang cuci tangan dulu, kemudian dites suhu, pake sarung tangan plastik. Kemudian, para petugas saya lihat juga ditambahi face shield untuk menguatkan prosedur kesehatan," tutur pria yang akrab disapa Kang Emil ini. (Lihat videonya: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-detik Penembakan laskar FPI)
Selain menerapkan prokes ketat di TPS, Kang Emil juga memastikan bahwa seluruh petugas yang terlibat dalam pemungutan hingga penghitungan suara nanti sudah menjalani tes dengan hasil negatif Covid-19. (Dita Angga/Binti Mufarida/Agung Bakti Sarasa)
(ysw)
Explore More