5 Hal Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Pungut-Hitung Pilkada 2020
Rabu, 09 Desember 2020 - 08:35 WIB
loading...
Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan. Foto/dok.SONDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemungutan yang dilanjutkan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 segera dimulai. Sebagai sarana kedaulatan rakyat di 270 daerah, proses ini mesti dipastikan berjalan secara adil dan demokratis. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Khoirunnisa Agustyati menjelang pemungutan suara hari ini.
"Kondisi Pilkada 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan bagi pemilih, penyelenggara, termasuk pasangan calon beserta dengan tim kampanyenya," tutur perempuan yang akrab disapa Nissa, kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Hari Ini Coblosan Pilkada Serentak, Ingat 6 Tata Cara Ini demi Tangkal Covid-19)
Menurut dia, dari catatan lembaganya, jelang hari pemungutan suara, di beberapa daerah juga terdapat KPPS yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, di masa tenang masih terdapat beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye, bahkan melakukan perbuatan yang diduga adalah praktik politik uang.
Melihat beberapa hal tersebut, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta KPU untuk memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020.
2. Meminta kepada Bawaslu juga memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2020.
"Kondisi Pilkada 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan bagi pemilih, penyelenggara, termasuk pasangan calon beserta dengan tim kampanyenya," tutur perempuan yang akrab disapa Nissa, kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Hari Ini Coblosan Pilkada Serentak, Ingat 6 Tata Cara Ini demi Tangkal Covid-19)
Menurut dia, dari catatan lembaganya, jelang hari pemungutan suara, di beberapa daerah juga terdapat KPPS yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, di masa tenang masih terdapat beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye, bahkan melakukan perbuatan yang diduga adalah praktik politik uang.
Melihat beberapa hal tersebut, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta KPU untuk memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020.
2. Meminta kepada Bawaslu juga memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2020.
Lihat Juga :
