5 Hal Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Pungut-Hitung Pilkada 2020
loading...
Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan. Foto/dok.SONDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemungutan yang dilanjutkan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 segera dimulai. Sebagai sarana kedaulatan rakyat di 270 daerah, proses ini mesti dipastikan berjalan secara adil dan demokratis. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Khoirunnisa Agustyati menjelang pemungutan suara hari ini.
"Kondisi Pilkada 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan bagi pemilih, penyelenggara, termasuk pasangan calon beserta dengan tim kampanyenya," tutur perempuan yang akrab disapa Nissa, kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Hari Ini Coblosan Pilkada Serentak, Ingat 6 Tata Cara Ini demi Tangkal Covid-19)
Menurut dia, dari catatan lembaganya, jelang hari pemungutan suara, di beberapa daerah juga terdapat KPPS yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, di masa tenang masih terdapat beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye, bahkan melakukan perbuatan yang diduga adalah praktik politik uang.
Melihat beberapa hal tersebut, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta KPU untuk memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020.
2. Meminta kepada Bawaslu juga memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2020.
(Baca: iNews TV Gandeng Charta Politika dan Poltracking Siarkan Live Quick Count Pilkada 2020)
3. Menghimbau kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilih di 9 Desember 2020, untuk mematuhi protokol kesehatan di TPS, dan memastikan untuk memakai masker.
4. Meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan proses penegakan hukum untuk setiap potensi pelanggaran yang muncul. Terutama berkaitan dengan potensi politik uang, dan potensi terhambatnya warga negara menyalurkan hak pilih secara jujur dan demokratis.
5. Meminta kepada KPU untuk memastikan logistik pemungutan suara dan alat pelindung diri sudah cukup, datang tepat waktu, tidak rusak, dan tidak tertukar. Saat yang bersamaan, Bawaslu perlu mengawasi dan memastikan agar tidak ada persoalan logistik untuk pemungutan suara di Pilkada 2020.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
"Kondisi Pilkada 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan bagi pemilih, penyelenggara, termasuk pasangan calon beserta dengan tim kampanyenya," tutur perempuan yang akrab disapa Nissa, kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020).
(Baca: Hari Ini Coblosan Pilkada Serentak, Ingat 6 Tata Cara Ini demi Tangkal Covid-19)
Menurut dia, dari catatan lembaganya, jelang hari pemungutan suara, di beberapa daerah juga terdapat KPPS yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, di masa tenang masih terdapat beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye, bahkan melakukan perbuatan yang diduga adalah praktik politik uang.
Melihat beberapa hal tersebut, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Meminta KPU untuk memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020.
2. Meminta kepada Bawaslu juga memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2020.
(Baca: iNews TV Gandeng Charta Politika dan Poltracking Siarkan Live Quick Count Pilkada 2020)
3. Menghimbau kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilih di 9 Desember 2020, untuk mematuhi protokol kesehatan di TPS, dan memastikan untuk memakai masker.
4. Meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan proses penegakan hukum untuk setiap potensi pelanggaran yang muncul. Terutama berkaitan dengan potensi politik uang, dan potensi terhambatnya warga negara menyalurkan hak pilih secara jujur dan demokratis.
5. Meminta kepada KPU untuk memastikan logistik pemungutan suara dan alat pelindung diri sudah cukup, datang tepat waktu, tidak rusak, dan tidak tertukar. Saat yang bersamaan, Bawaslu perlu mengawasi dan memastikan agar tidak ada persoalan logistik untuk pemungutan suara di Pilkada 2020.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
(muh)
Lihat Juga :
