Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Proses Hukum soal Bentrok Polisi-FPI

Selasa, 08 Desember 2020 - 21:20 WIB
loading...
Masyarakat Diminta Tunggu...
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta masyarakat menunggu hasil proses hukum terkait bentrok antara polisi dan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Masyarakat diminta menunggu hasil proses hukum terkait bentrok antara polisi dan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, perdebatan di masyarakat terkait peristiwa itu disarankan dihentikan.

"Menurut saya polisi sudah sesuai SOP dan hukum karena memang kalau diserang, polisi wajib membela diri untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ini ada undang-undangnya dan dalam aturan juga dibenarkan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Selasa (8/12/2020). (Baca juga: Fadli Zon Sebut Keluarga Laskar FPI Tolak Jenazah Diautopsi)

Dia menuturkan barang-barang berupa alat bukti senjata tajam juga berhasil ditemukan. Saat ini masyarakat masih menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. “Saya yakin polisi juga masih menyiapkan dan akan melengkapinya,” kata Sahroni.

Dia melanjutkan jika polisi terbukti melanggar HAM atau bekerja tidak sesuai undang-undang pasti akan diproses. Komisi III DPR juga akan proaktif mengawal masalah tersebut.

“Memang semua pihak berhak berkumpul dan berorganisasi, namun apabila sudah meresahkan negara apa lagi menyentuh hal-hal kriminal, maka tetap harus ada tindakan agar aturan hukum tetap berlaku,” pungkasnya. (Baca juga:Orang Tua Laskar FPI: Ini Extra Judicial Killing, Sudahlah Jangan Diputar Kemana-mana)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Di Sidang Paripurna,...
Di Sidang Paripurna, Ketua Komisi III Puji Listyo Sigit Prabowo Salah Satu Kapolri Terbaik
Tok! Komisi III DPR...
Tok! Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Polri ke Rapat Paripurna
Bahas RUU Polri, Habiburokhman...
Bahas RUU Polri, Habiburokhman Soroti Polisi Aktif di Ormas
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR
Sahroni Desak Polisi...
Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Whistleblower Dugaan Korupsi Pelabuhan: Ini Skandal Besar yang Harus Dibongkar!
Komisi III DPR: Anggota...
Komisi III DPR: Anggota Brimob Penganiaya Siswa MTs di Tual hingga Tewas Harus Diadili di Pengadilan Umum
Raker Komisi III DPR,...
Raker Komisi III DPR, PPATK Paparkan Evaluasi Kinerja 2025
Rekomendasi
Siap Uji Nyali? Ini...
Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short
PMGO 2026 Cetak Rekor...
PMGO 2026 Cetak Rekor Guinness, Lebih dari 1,2 Juta Pendaftar Turnamen
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Soal Syarat Vaksin Haji,...
Soal Syarat Vaksin Haji, Pemerintah Diminta Aktif Lobi Saudi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved