Mendagri Sebut Kepercayaan Publik terhadap Pelaksanaan Pilkada Meningkat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan hasil survei dari lembaga yang kredibel, SMRC yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 cukup positif. Tito mengatakan, kepercayaan ini terbangun lantaran selama periode kampanye relatif bisa dikendalikan.

(Baca juga: Mendagri Ungkap Info dari Teman, Undangan Pilkada Sudah Ada Jam Pencoblosannya)

"Saya kira juga terbangun karena selama periode kampanye relatif dapat dikendalikan tidak terjadi kerumunan yang besar yang membuat klaster-klaster baru," kata Tito saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

(Baca juga: DPR Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pilkada Serentak 2020)

Pada kesempatan sebelumnya Bawaslu memaparkan selama masa kampanye, terdapat 2,3% pelanggaran protokol kesehatan atau sebanyak 2126 pelanggaran dari total 91.640 kampanye tatap muka.

Berdasarkan hasil survei SMRC itu, kata Tito, pengetahuan publik akan adanya Pilkada serentak ini meningkat signifikan. Bahkan, berdasarkan hasil survei pula, sebanyak 64 persen responden, menghendaki Pilkada tetap dilangsungkan.

Menurut Tito, hal ini menunjukkan kepercyaan yang tinggi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada. "Keinginan masyarakat untuk memilih atau 92 persen publik mengetahui ada Pilkada menunjukkan bahwa pemberitaan atau informasi mengenai Pilkada ini 92 persen diketahui publik," ucap Tito.

Masih berdasarkan hasil survei, lanjut Tito, sebanyak 83 persen responden menyatakan ingin menggunakan hak pilihnya.

"Kalau mereka ada kekhawatiran tadi ada penularan virus dan lain-lain, trust ini rendah. Tapi ini trust tersebut makin meningkat, demikian juga keinginan responden yang menyatakan 64 persen ingin Pilkada 9 Desember tetap dilaksanakan menunjukkan ada trust atau kepercayaan," terangnya.

Tito menilai, sangat penting menjaga kepercayaan ini. Apalagi, Pilkada sudah mencapai puncak, di mana pada tanggal 9 Desember akan digelar pencoblosan. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi dari hasil penghitungan suara.

"Setelah itu diikuti dengan penetapan pasangan calon terpilih. Masih ada tahapan lain diantaranya sengketa, gugatan, dan kemudian terakhir nanti ada pelantikan, tapi yang berturut-turut memerlukan perhatian kita semua adalah pada saat pemungutan suara besok (9 Desember)," jelasnya.

"Karena akan diikuti lebih kurang kalau memang semua hadir itu 103 juta pemilih, kalau 100 persen hadir. Pemungutan suara ini sudah diatur mekanisme oleh KPU untuk tidak terjadi kerumunan, di antaranya adalah membuat jadwal yang hadir dan kemudian Peraturan KPU sudah menetapkan maksimal 500 pemilih per TPS, juga sudah diatur yang lain-lain," tandasnya.