Pemilih Sudah Punya Calon Kuat, Politik Uang Tak Akan Berpengaruh
Sabtu, 05 Desember 2020 - 13:30 WIB
loading...
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 9 Desember 2020. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politik uang atau serangan fajar dinilai kecil pengaruhnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Malinau, Kalimantan Utara, 9 Desember 2020.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Politician Academy Bonggas Adhi Chandra menanggapi hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator di akhir November 2020.
Sekadar informasi, survei yang dirilis minggu ketiga November tersebut menyatakan sekitar 60,6% warga Malinau menganggap politik uang tidak bisa diterima, jauh melewati mereka yang bisa menerima politik uang, yaitu di kisaran 37,1%. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia yang rentan akan politik uang.
"Bila ada kandidat yang akan lakukan serangan fajar atau politik uang, maka ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas mereka," kata Bonggas dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).
(Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Ini Imbauan Penting PP Muhammadiyah )
Karena, lanjut Dosen Politik Universitas Paramadina Jakarta ini ,kembali menurut survei Indikator juga disebutkan sebanyak 73,4% warga Malinau sudah memiliki pilihan dan sulit mengubah pilihan mereka. Prosentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih mungkin merubah pilihannya yaitu di angka 16,2%.
"Kalaupun ada kandidat yang lakukan politik uang, meskipun masyarakat menerima pemberian itu, mereka tidak akan merubah pilihan mereka," tandasnya.
(Baca juga: Mahfud MD Minta Paslon Tetap Tertib di Akhir Masa Kampanye Pilkada 2020 )
Berkaitan dengan hasil survei yang menempatkan Wempi-Jakaria di posisi teratas, Bonggas menyatakan selain sosok Wempi dan Jakaria lebih positif diterima masyarakat karena rekam jejak plus program-programnya yang lebih realistis dan direspon baik masyarakat Malinau.
"Kembali ke masalah mengatakan bahwa Malinau akan menjadi contoh daerah yang bisq lakukan Pilkada secara aman, tertib dan terhindar dari praktik-praktik tidak terpuji politik uang," tuturnya.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Politician Academy Bonggas Adhi Chandra menanggapi hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator di akhir November 2020.
Sekadar informasi, survei yang dirilis minggu ketiga November tersebut menyatakan sekitar 60,6% warga Malinau menganggap politik uang tidak bisa diterima, jauh melewati mereka yang bisa menerima politik uang, yaitu di kisaran 37,1%. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia yang rentan akan politik uang.
"Bila ada kandidat yang akan lakukan serangan fajar atau politik uang, maka ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas mereka," kata Bonggas dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).
(Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Ini Imbauan Penting PP Muhammadiyah )
Karena, lanjut Dosen Politik Universitas Paramadina Jakarta ini ,kembali menurut survei Indikator juga disebutkan sebanyak 73,4% warga Malinau sudah memiliki pilihan dan sulit mengubah pilihan mereka. Prosentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih mungkin merubah pilihannya yaitu di angka 16,2%.
"Kalaupun ada kandidat yang lakukan politik uang, meskipun masyarakat menerima pemberian itu, mereka tidak akan merubah pilihan mereka," tandasnya.
(Baca juga: Mahfud MD Minta Paslon Tetap Tertib di Akhir Masa Kampanye Pilkada 2020 )
Berkaitan dengan hasil survei yang menempatkan Wempi-Jakaria di posisi teratas, Bonggas menyatakan selain sosok Wempi dan Jakaria lebih positif diterima masyarakat karena rekam jejak plus program-programnya yang lebih realistis dan direspon baik masyarakat Malinau.
"Kembali ke masalah mengatakan bahwa Malinau akan menjadi contoh daerah yang bisq lakukan Pilkada secara aman, tertib dan terhindar dari praktik-praktik tidak terpuji politik uang," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
